detikhukum.id, – Purwakarta- Kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta bersama Purwakarta News Club (PNC) mengadakan diskusi ringan “Berebut Tiket Pilkada Purwakarta” diantaranya mendengar langsung adanya pihak yang jujur, selama ini politik uang ada, bahkan ada yang terang-terangan terjadi di pintu masuk tempat pemungutan suara, itu berdasarkan pemilihan legislatif lalu, intinya sekarang di pemilihan kepala daerah mendatang juga tidak mungkin tidak ada politik uang. Hal itu disampaikan Kang Asep Saepudin, Pengamat Sosial dan Politik Purwarkarta, di Nala Coffee, Jalan Pahlawan, Purwakarta, Rabu malam (10/07/2024).
Kegiatan itu, berlangsung cukup terbuka seputar fakta yang ada di lapangan mengenai kebiasaan buruk politik uang yang menjadi tugas bersama untuk memeranginya, sekalipun untuk saat ini tidak mungkin, karena kebiasaan itu kini semakin jelas dan siapa yang menolak transaksional dengan uang di pemilihan umum termasuk pilkada ini belum dapat dipastikan siapa.
Abidin yang akrab di panggil Pak Guru Bidin, salah seorang undangan yang hadir mengakui, pihaknya prihatin adanya warga di Tegalwaru, Purwakarta, berdasarkan informasi dan pengakuan warga pada saat pemilihan legislatif yang baru lalu, masih kedapatan warga pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) bukan karena kesadarannya untuk menentukan dan memilih sesuai hati nuraninya, melainkan karena adanya dari pihak calon legislatif memberikan uang kepada warga tersebut,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, hadir Dian Hadiana, Ketua KPU dan Oyang ST Binos, Komioner KPU Purwakarta, mendengar langsung yang di sampaikan Pak Guru tadi, disaksikan Wahyudin, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta.
Semua yang hadir nampak santai mengikuti jalannya acara dan mendengar penjelasan pihak KPU serta Bawaslu yang datar-datar saja menyampaikan aturan semestinya, sesekali tersenyum dan terdengar tawa riang diantaranya ketika ada pihak yang mengakui suatu fakta seputar pemilu dengan berbagai argumen masing-masing.
Pihak KPU dan Bawaslu berkesempatan menyampaikan, tidak mungkin bisa berjalan sendiri dalam tugas, tanpa partisipasi semua lapisan masyarakat, suatu hal yang tidak mungkin terwujud. Ini perlu kesadaran semua mulai diri pribadi, lingkungan sekitar hingga lebih luas.
“Mari kita bersama perangi Politik uang, laporkan jika kedapatan ada suatu pelanggaran dengan bukti, bukan hoax, kita harus bertanggungjawab sesuai fakta yang ada untuk bersama kita saksikan pelaksanaan pilkada ini berjalan, mudah-mudah dapat berjalan sesuai tahapan yang sudah di programkan sebagai mana mestinya, jika terbukti ada pelanggaran, bukan menakut-nakuti tapi itu pasti Kami proses sesuai hukum yang ada di Indonesia,” kata Wahyudin.
Semoga pemilu berjalan baik tanpa ekses sesuai harapan bersama, guna mendapatkan Pemimpin yang amanah dalam tugas untuk membangun, melayani, membina dan melindungi warganya tanpa pilih kasih, tidak pandang bulu, semua mendapat perlakuan yang sama sesuai kebutuhannya, agar bangsa ini semakin beradab dan maju.
Dian Hadiana, pihaknya mengingatkan pentingnya kita semua mendukung pemilu sesuai Undang-undang yang berlaku, sosialisasi tahapan pemilu masih berjalan sebagai upaya ketepatan di hari H pemilihan kepala daerah mendatang agar aman, nyaman dan sesuai pilihan masing-masing,” harap Ketua KPU Purwakarta.
Komisioner KPU membenarkan sebagaimana disampaikan ketua KPU. Sekarang kita masih dalam tahap persiapan dan sosialisasi dilakukan termasuk dengan PNC kali ini, sebagai upaya agar semua dapat berjalan sesuai aturan dan pungsi masing-masing di Pilkada nanti,” jelas Binos.
“Perihal berebut tiket itu mungkin pihak-pihak calon terkait yang tahu, isu itu bergulir dari berbagai informasi termasuk obrolan warung kopi, yang jelas pendaftaran para calon Bupati dan Wakil Bupati belum ada, namun dipastikan pada kesempatan pilkada 2024 tidak ada dari perseorangan, semua melalui jalur partai politik, soal isu siapa calon Bupati yang sudah memilih pasangan calon Wakilnya, itu mungkin baru marketing mereka.
DH/Laela/red
