detikhukum.id, – Saat Bersilaturahmi dengan Guru Ngaji, Kang DS Paparkan Manfaat BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
KAB. BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna menjalin silaturahmi dengan para guru ngaji dari kalangan ulama maupun kiai, ustadz dan ustadzah di GOR Hegar, Jalan Raya Pacet No.83 Desa Maruyung, Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Minggu (15/9/2024).
“Semoga silaturahmi ini dijadikan silaturahmi yang hakiki hingga di yaumil qiyamah,” harap Bupati Bandung.
Dadang Supriatna pun mengucapkan terima kasih kepada para guru ngaji di Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Pacet yang mencapai sekitar 860 orang. Berdasarkan data, guru ngaji yang paling banyak itu di Kecamatan Pacet setelah Kecamatan Baleendah.
“Kenapa saya memperhatikan guru ngaji, karena saya ingat saat jadi Kepala Desa Tegalluar tahun 1998. Saat itu kepala desa tak punya uang. Tetapi saya sudah memperhatikan ustad/ustadzah, setiap bulan saya berusaha menganggarkan untuk perangkat desa, RT, RW, termasuk guru ngaji,” katanya.
Saat itu, imbuh Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, ada seorang ustadz sakit kemudian dibawa berobat ke RS Hasan Sadikin Bandung.
“Begitu sudah sehat, istrinya datang ke rumah. Kata istri Ustadz, ‘Pak Lurah Pa Ustadz atos damang. Tapi teu tiasa uih. Teu gaduh artos’. Saa itu tak ada BPJS maupun SKTM,” kata Kang DS mengisahkan.
Akhirnya Kang DS, saat itu membantu pengurusan kepulangan ustadz dari RS Hasan Sadikin Bandung, setelah kembali sehat setelah menjalani pengobatan di rumah sakit tersebut.
Saat pulang dari rumah sakit, hati Kang DS berbicara, “Ya Allah lamun hiji waktu simkuring dipaparin amat jadi Bupati, maka guru ngaji lain saukur sa-desa, tapi sa-Kabupaten Bandung akan diberikan perhatian insentif,” ujarnya.
Kang DS pun sempat ditanya oleh alm Ketua PC NU Kabupaten Bandung KH. Asep Jamaludin saat hendak mencalonkan Bupati Bandung beberapa tahun lalu. KH. Asep bertanya kepada Kang DS, kenapa ingin mencalonkan Bupati Bandung. Saat itu, Kang DS menjawab ingin memuliakan guru ngaji dan ingin masuk surga.
Maka begitu terpilih jadi Bupati Bandung, imbuhnya, Pemkab Bandung menganggarkan sebesar Rp 109 miliar untuk program guru ngaji untuk kuota 17.000 orang. Meski anggarannya cukup fantastis dan terbesar se-Indonesia, tidak ada program lain di lingkungan Pemkab Bandung yang dicoret.
“Ada hikmah memuliakan para ulama itu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung yang asalnya Rp 960 miliar, sekarang sudah mencapai Rp 1,4 triliun. APBD Kabupaten Bandung yang awalnya Rp 4,6 triliun, naik jadi Rp 7,51 triliun. Itu selama 3,4 tahun saya menjabat Bupati Bandung,” kata Bupati Bedas sembari disambut tepuk tangan oleh ratusan guru ngaji
Kang DS pun mengajak para guru ngaji untuk sama-sama bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ikhsan.
Pada kesempatan itu, Kang DS sempat melontarkan pertanyaan kepada guru ngaji yang hadir saat itu. Apakah program guru ngaji ini perlu dilanjutkan atau tidak? Para guru ngaji pun serentak menjabat, “lanjutkan”.
Ia akan terus memperhatikan insentif guru ngaji ditambah BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Dengan kepemilikan BPJS Kesehatan, disaat para ustadz/ustadzah berobat ke rumah sakit biayanya bisa dicover oleh BPJS.
“BPJS Kesehatan ini untuk empat orang, untuk guru ngaji, suami/istri, dan dua orang anaknya. Spesial untuk guru ngaji itu, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” katanya.
Kang DS menjelaskan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, disaat mengalami kecelakaan, biaya pengobatan dicover oleh BPJS.
“Manfaat lainnya, ada jaminan kematian. Ahli warisnya mendapatkan santunan Rp 42 juta. Tapi didoakan semuanya panjang umur. Aamiin yra,” katanya.
Menurutnya, setelah tiga tahun masuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian meninggal dunia, maka ahli warisnya mendapatkan santunan Rp 42 juta plus Rp 174 juta untuk biaya kuliah anaknya. Nanti kedepan ada kebijakan lagi, yaitu diberikannya jaminan hari tua dari manfaat BPJS Ketenagakerjaan tersebut.
“Penerima kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu, selain guru ngaji, juga Ketua RT, RW, Perangkat Desa, BPD, LPMD, Linmas, Kepala Desa, kader PKK, para petani sebanyak 87.000 orang, ojek pangkalan. Saat menghitung sekitar 250.000 penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung. Apabila digabungkan dengan petugas TPS dan KPPS sudah mencapai 400.000 orang. Belum lagi kepesertaan BPJS Kesehatan, yaitu kurang lebih 456.000 penerima manfaat. Artinya, saya sudah mengeluarkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sudah mencapai sekitar 900.000 penerima manfaat tersebut,” jelasnya.
Atas dasar itu, imbuh Bupati, pihaknya sudah menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Pemerintah Pusat sebagai pengakuan atas pencapaian dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Penghargaan ini diberikan atas prestasi Kabupaten Bandung yang berhasil melampaui target nasional (98%) dengan cakupan UHC mencapai 99,57%, meliputi 3.733.067 jiwa dari total 3.749.172 jiwa penduduk.
“Artinya 3,7 juta jiwa penduduk Kabupaten Bandung sudah memiliki fasilitas kesehatan,” katanya.
Reporter : Tim FNC
Editor :DH/maya hasan/red
