detikhukum,id, – Bogor Pembagian 1 unit motor yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kepada para kepala desa (Kades) menjelang dilaksanakannya kontestasi pemilhan kepala daerah atau Pilkada di kabupaten Bogor dinilai sebuah pengkhianatan terhadap rakyat, khususnya rakyat Kabupaten Bogor.
Hal itu dikatakan oleh Ali Taufan Vinaya (ATV) salah satu tokoh masyarakat (Tomas) di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor melalui pesan singkat WhatsApp kepada media ini pada Sabtu, 2 November 2024.
Menurut ATV yang juga merupakan salah satu aktivitas 98 itu, belanja pengadaan alat transportasi tersebut dinilai menghamburkan anggaran. Harusnya pemkab Bogor bisa melihat berbagai persoalan yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat.
“Harusnya pemkab Bogor bisa menjawab persoalan-persoalan yang sangat substansi yang dihadapi oleh masyarakat kabupaten Bogor,” tegasnya.
ATV menilai, bahwa pembagian 1 unit motor Yamaha N Max kepada para kades menjelang 25 Hari dilaksanakannya pencoblosan pada Pilkada di kabupaten Bogor, patut diduga sebagai bagian dari money politik oleh salah satu calon peserta Pilkada. Coba bayangkan, ada 416 desa di kabupaten Bogor, berarti ada 416 unit motor yang dibagikan untuk para kades.
“Kalau kita asumsikan 1 unit motor Yamaha N Max harganya sekitar 25 Juta, maka uang rakyat yang dibagi-bagikan untuk para kades bisa mencapai Rp10.400.000.000 (Sepuluh Miliar Empat Ratus Juta Rupiah),” sebut ATV.
Sementara itu, lanjut ATV, masih banyak persoalan-persoalan yang lain yang saat ini sedang dihadapi oleh rakyat kabupaten Bogor cukup kompleks, mulai dari penahanan ijazah anak sekolah karena masih menunggak tidak mampu bayar, banyaknya antrian masyarakat di rumah sakit, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, jalan menuju wisata yang rusak, irigasi untuk pertanian belum dibangun, susahnya mendapatkan pupuk untuk para petani menjadi persoalan persoalan yang langsung dihadapi oleh masyarakat.
“Harusnya, pemkab Bogor sebagai representasi dari Negara harus hadir untuk bisa menjawab semua persoalan tersebut. Sementara, kendaraan motor itu hanya bisa digunakan dan dipakai hanya oleh kepala desa atau keluarga dari Kades itu sendiri. Sedangkan rakyat tidak bisa merasakan dan menggunakan Itu,” kata Dia.
Selain itu, ATV juga mengatakan bahwa program kendaraan motor untuk kades itu dibahas pada Agustus 2024 dan rencananya direalisasikan di tahun 2025.
“Tapi kenapa hal itu direalisasikan 25 hari sebelum pencoblosan, ada apa ini…??,” tanya ATV.
“Janganlah melakukan pembodohan terus menerus kepada rakyat, dan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk hal-hal yang tidak produktif,” tegasnya.
DH/Selamat Recka/red.
