detikhukum.id, -PURWAKARTA – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengadakan kegiatan Workshop dengan mengundang perwakilan wartawan dari media cetak, media online dan media televisi yang tergabung di 24 Organisasi Media se-Kabupaten Purwakarta, menghadirkan Narasumber, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Nasional, Totok Suryanto, di ruang rapat Gabungan Komisi, DPRD Purwakarta, Selasa (10/12/2024) diharapkan ada perbaikan kerjasama termasuk saat kunjungan kerja.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Ricky Syamsul Fauzi, SH mewakili Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami dengan thema “Mewujudkan Kemitraan yang Berkualitas serta Menjalin Hubungan yang Proporsional dan Profesional dengan Media” itu bukti masih adanya pihak yang ingin kualitas kerjasama itu nyata lebih baik kemudian hari.
Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta dalam sambutannya mengapresiasi atas penyelenggaraan workshop tersebut, dengan harapan Wartawan dalam menyuguhkan pemberitaan bisa memberikan dampak positif terhadap Warga Masyarakat Purwakarta dan turut Mencerdaskan Warga Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
“Dalam pasal 28 UUD 1945 telah menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, Pers yang meliputi media cetak, media elektronik, media online, media televisi dan media lainnya, media publikasi pemberitaan-pemberitaan yang layak kita baca, sarana untuk mengeluarkan pikiran, lisan dan tulisan. diperkuat juga dengan adanya UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dimana kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azasi warga. Dimanapun kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdemokratis,”kata Ricky.
Media masa sebagai pilar ke-4 Demokrasi, sampai kapanpun harus independen, sekali lagi sampai kapanpun media masa harus independen. Semangat independensi penting mengingatkan keberadaan pers sangat dibutuhkan ditengah kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Purwakarta.
“Media melaksanakan kontrol sosisal sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Baik Korupsi, Nepotisme, Penyelewangan maupun penyimpangan lainnya,”tegas Ricky.
Dalam melakasanakan fungsi dan hak kewajiban peran pers, dituntut untuk profesional dan proporsional, terbuka dikontrol oleh masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Demokrasi. Masyarakat dapat memantau dan melaporkan analisis mengenai kekeliruan dan simpang siur informasi berita yang didapat dari media sehingga ada kontrol masyarakat juga atas media,” jelas Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta.
“Media dalam menjalankan tugasnya harus profesional dan proporsional, melakukan verifikasi, merencanakan, menyaring informasi hingga menghasilkan sumber berita yang dapat dipercaya. “Itu harapan kami semua,”tegas Ricky.
Menurutnya, berita-berita yang mencerdaskan, mendidik dan mencerahkan warga masyarakat dipandang perlu hari ini di masyarakat Purwakarta. Masyarakat bisa menyaring mana berita yang berkredibilitas dan dapat disebarluaskan, mana berita hoaks sehingga tidak menimbulkan black campaign, tentu ini menjadi tanggungjawab kita semua untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta sehingga terbebas dari berita-berita hoaks.
“Peran media yang profesional dan independen sangat penting untuk membangun demokrasi di Kabupaten Purwakarta,” terang Ricky.
Adanya workshop ini, kita bisa menambah wawasan luas terhadap peserta workshop dan menjadi satu pedoman bagi media harus terbuka dan independen.
“Saya ucapkan selamat melaksanakan workshop media tahun 2024 ini, mudah-mudahan teman-teman terus berkarya dan menyajikan informasi yang berkualitas, berkredibelitas dan berakuntable terhadap warga masyarakat Purwakarta,”harap Ricky.
Sekretaris DPRD Purwakarta, Drs. H. Suhandi, M.Si dalam sambutannya menjelaskan, tujuan mengadakan workshop dalam rangka silaturahmi dengan para ketua organisasi wartawan dan anggotanya sebagai bekal awal bagi yang belum ikut Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) maupun Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
“Kami sengaja mengundang Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Nasional, Pak Totok Suryanto. sebagai refreshing. dalam rangka bersinergi dalam tugas Bapak-bapak dan Ibu-ibu didalam kewartawanan,”kata Sekwan.
“Dengan terbitnya UU No.40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan Bapak-bapak sudah cukup, tinggal melaksanakan tugas harus proporsional dan profesional. Kalau kami hanya bisa memberikan fasilitas, selaku Sekretaris DPRD memfasilitasi pimpinan dan anggota dewan. Jangan coba-coba menulis yang tidak profesional, pena wartawan itu setajam pedang karena berdampak kepada orang yang diberitakan dan kepada keluarganya. Tolonglah jalankan tugas dengan sebaik-baiknya,”ucap Sekwan Suhandi.
Sekwan tersebut, berharap kepada wartawan yang hadir pada kegiatan workshop itu bisa menambah dan memperkaya wawasan dan pengetahuan dari narasumber Dewan Pers Nasional.
“Saya berharap, hari ini dan kedepan para Wartawan di Kabupaten Purwakarta bisa bekerjasama dengan Sekretariat dan DPRD secara profesional dan proporsional,” harap Sekwan.
Diketahui, Wartawan dengan kelebihan dan kekurangan sebagaimana manusia, tentu perlu terus belajar, di Purwakarta, fakta nyata di lapangan tidak semudah membalik telapak tangan, tidak selalu mudah, tantangan dan rintangan silih berganti, kurangnya kesejahteraan terkadang sangat memprihatinkan.
Di Purwakarta, Bukan sekali dua kali terlihat diantara para Wartawan berebut uang liputan, yang sebelumnya tertulis nama-nama Wartawan yang ditulis perwakilan atas nama para Wartawan, pernah kejadian pula tertera nama-nama para Wartawan tapi ada diantara Wartawan tersebut tidak menerima atau tidak kebagian uang liputan itu, yang sekedar cukup untuk makan dan transportasi.
Fakta pula, tidak semua Wartawan mendapat gaji dari Perusahaannya, yang menyedihkan masih ada diantara yang mengaku Wartawan tapi hasil yang disuguhkan ke Publik terlalu banyak hasil tulisan dari Kehumasan suatu Lembaga, berita tersebut di share keberbagai grup Whats App yang kadang ditemukan semua kata-kata dan titik komanya sama.
Ini bahan pelajaran bersama, bagaimana kedepan memperbaiki semua, jika semua kompak semangat belajar dan peduli berbagi ilmu pasti ada perbaikan, jangan biarkan ketidak jujuran terus berlanjut, tidak perlu menyalahkan siapa, yang jelas masing-masing bisa berupaya untuk perbaikan.
Mengaku Wartawan, tentunya harus selalu berupaya bekerja dengan tugas pokok fungsinya sesuai kode etik bukan hanya sekedar untuk materi, karena kita semua tahu Profesi Wartawan bukan untuk memperbanyak kekayaan berlebihan, bisa cukup untuk dirinya dan berbagi kebaikan semampunya dengan yang membutuhkan, disyukuri karena nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta’ala didunia ini, sangat luar biasa untuk kita nikmati bersama, bukan untuk segelintir.
Semoga kedepan benar-benar tidak nampak seolah ada sekat atau kesulitan dalam meliput termasuk meliput kegiatan kunjungan kerja para pegawai yang dibayar Negara, baik Eksekutif atau Legislatif yang saat ini masih ada seolah dipersulit untuk akses kegiatan mereka, terutama diluar daerah, seolah kegiatan mereka ada yang ditakutkan diketahui media.
Guna kejelasan terang benderang anggapan tersebut, tentu perlu penjelasan dari berbagai pihak terkait, semoga terealisasi tanpa ada dusta diantara kita, bersama dengan rakyat jangan hanya wacana tapi harus benar-benar fakta sesungguhnya sebagaimana harapan semua yang bertanggungjawab.
DH/ Laela /Red.
