detikhukum.id,- Purwakarta- Pengiriman Pegawai Migran Indonesia (PMI) Perempuan asal Purwakarta, baik yang kabarnya formal atau ilegal sampai saat ini masih marak, diantara mereka banyak yang sukses, ada pula yang tidak sesuai harapan, timbulnya permasalahan yang tidak sesuai harapan itu kebanyakan terdengar dari perempuan yang dikirim secara ilegal, ada yang dikirim dengan Sumber Daya Manusia (SDM) atau keahliannya kurang, bisa juga memiliki permasalahan kurangnya ekonomi atau memiliki hutang dengan berbagai persoalan di kampung halamannya. Demikian disampaikan Hermawan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Nawacita Rakyat Indonesia (GNRI) Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, kepada media ini di Kota Purwakarta, Kamis (30/1/2025).
Perempuan-perempuan itu ada yang bermasalah tidak saja setelah di negara tujuan mereka, ada pula permasalahan timbul sejak di daerah asal. Salah satu contoh adanya penundaan keberangkatan setelah persiapan yang menurut mereka lengkap, baik tiket dan tujuan jelas dengan orang-orang yang sudah menunggu dinegara tujuan yang siap menampung, kemudian keberangkatan ditunda karena ada kabar akan adanya sidak di Bandara yang terkadang sudah bocor duluan dan kabar rencana sidak tersebut sampai kepada para oknum, otomatis para oknum memilih untuk menunda keberangkatan calon PMI ilegal itu.
Resiko besar untuk mereka para pelaku pelanggaran, tidak heran adanya keluhan dari para pelanggar, dari satu persoalan bisa berkembang keberbagai persoalan dengan pelanggar lainnya yang menimbulkan kegaduhan diantara mereka, bahkan berujung kepada upaya pemerasan oleh oknum berikutnya, jika ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan berkembang muncul oknum lain berikut, ibarat judi kedapatan sama aparat jujur di proses sebagaimana mestinya, atau menjadi lahan kesempatan oknum selanjutnya untuk menekan para oknum sebelumnya agar memberikan sejumlah uang dengan alasan menjaga tersebar nya informasi kejadian tersebut, hal ini terdengar sejak lama.
Kejujuran dan upaya perbaikan dari hati akan lebih baik disampaikan kepada petugas terkait yang bertanggungjawab untuk mendapat pembinaan agar kejadian pelanggaran tidak terulang, bisa jadi pula tidak mudah itu dilakukan, karena dengan maraknya berbagai kasus dari pengiriman PMI ilegal sejak lama, memberi kesempatan kepada para oknum yang sudah sejak lama melanggar untuk meraup keuntungan dari para pelanggar yang bermasalah itu.
Akan lebih baik jika para pelanggar yang ingin berbuat baik agar tidak terulang pelanggarannya yang sama, dikomunikasikan bukan dengan seseorang saja, tapi harus dengan semua petugas atau berbagai pihak terkait, lebih baik lagi dengan berbagai ahli hukum Internasional yang bertanggungjawab, yang bisa didekati untuk menyampaikan persoalan itu.
“Agar ketahuan mana yang bertanggungjawab mana yang tidak, tentunya harus hati-hati menjaga ada kendala dari oknum yang tidak sependapat atau para oknum yang masih menginginkan berbagai pelanggaran itu berlangsung dengan berbagai alasan, salah satunya lahan mendapat keuntungan dari pelanggaran semacam itu terkendala, otomatis kebiasaan buruk para oknum terhenti,” ucapnya.
Bukan informasi baru, jika ada yang menyampaikan petugas yang dianggap baik sebelumnya, ternyata mampu melakukan berbagai hal yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi atau kelompoknya, bisa jadi pula kelompoknya itu dari berbagai elemen, ini miris, kejadian semacam ini sering terdengar sejak lama, tapi kita harus oftimis, kedepan akan ada masa berkualitas baik, dari perjuangan para insan yang peduli mendukung era Indonesia emas yang nyaman dan lebih manusiawi, dengan kemajuan nyata yang dapat di nikmati generasi mendatang.
“Dukung Presiden Prabowo Subianto, kita berharap bersama mampu menghapus perbudakan, pengiriman pekerja harus
dengan keahlian dan perlindungan yang saling menguntungkan bagi pekerja dan yang memberikan pekerjaan dengan saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain serta menimbulkan citra positif bagi kedua negara terkait, tentunya ini butuh dukungan semua pihak, para pelanggar harus diganjar dengan setimpal sesuai pelanggarannya, mari berkarya dengan penuh kasih dan bersih dari nista yang merugikan,” pungkasnya.
DH/Laela/Red
