detikhukum.id,- Kota Bandung || Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menyambut Positif Inisiatif Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Sosial yang Berencana Mendirikan 30 Sekolah Rakyat di Wilayah Jawa Barat.
Program Sekolah Rakyat bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama di daerah pelosok.
Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, menyatakan dukungannya terhadap program ini dengan harapan besar agar sekolah rakyat dapat membawa manfaat bagi generasi muda di Jawa Barat. “Kami sangat mendukung program ini dan berharap Sekolah Rakyat bisa memberi peluang pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak, terutama di daerah-daerah yang masih terbatas aksesnya,” ujarnya pada Senin, 17 Maret 2025.
Sekolah Rakyat ini akan dibangun secara bertahap di berbagai Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, meliputi jenjang SD, SMP, dan SMA. Masing-masing sekolah akan menampung antara 300 hingga 500 siswa, dengan kurikulum yang disesuaikan dengan standar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain mendukung program ini, Kang Dedi juga mengusulkan penerapan jam masuk yang lebih pagi di Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari kebijakan Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Menurutnya, kebiasaan nongkrong hingga larut malam yang kerap berujung pada kenakalan remaja seperti tawuran dan balap liar, bisa dihindari dengan pengaturan jam sekolah yang lebih ketat. “Kami ingin menciptakan budaya disiplin yang sehat bagi siswa, sehingga mereka bisa tidur lebih awal, sekitar jam 9 malam,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan bupati dan walikota setempat untuk menemukan lokasi yang tepat untuk pembangunan sekolah. “Kami sedang memeriksa lokasi-lokasi yang memenuhi kriteria. Insya Allah, jika memungkinkan, pembangunan bisa dimulai tahun ini,” katanya.
Sekolah Rakyat akan diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, dan proses seleksi penerimaan siswa akan didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini juga mencakup fasilitas asrama, namun tetap memberi kesempatan bagi orang tua untuk mengunjungi anak-anak mereka, terutama bagi siswa SD. “Semua biaya, termasuk asrama, seragam, dan peralatan sekolah, akan ditanggung oleh pemerintah,” tambah Gus Ipul.
DN/Raffa Christ Manalu/red
