detikhukum.id,- Jakarta || Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pernyataan Presiden Rebuplik Indonesia, Prabowo Subianto yang ingin membangun penjara, khusus bagi pelaku koruptor di pulau terpencil.
“Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk para koruptor saat menjalani masa
tahanan, cukup sediakan alat pertanian agar mereka bisa berkebun, bercocok tanam di ladang atau disawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri,” ujar Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak melalui pesan tertulis, pada Selasa 18 Maret 2025.
Johanis juga menyarankan agar pidana badan bagi pelaku koruptor minimal diubah menjadi 10 tahun. Dia menyakini hal tersebut akan memberi efek jera, baik bagi koruptor maupun orang lain agar takut berbuat korupsi. Dalam peraturan yang masih berlaku saat ini, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Korupsi), masih ada yang mengatur hukuman minimal satu tahun penjara, yakni Pasal 3.
“Hukuman pelaku tindak pidana korupsi diperberat dengan hukuman badan minimal 10 tahun, hingga hukuman seumur hidup. Saya berharap, dengan begitu orang akan punya rasa takut untuk melakukan korupsi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan menyiapkan rencana pembuatan penjara di pulau terpencil yang diperuntukan bagi para pelaku koruptor. “Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil. Mereka tidak bisa keluar, kita akan cari pulau. Kalau mereka keluar, biar ketemu sama hiu,” kata Prabowo dikantor Kemendikdasmen, Jakarta, pada Kamis (13/3/2025).
Ia menegaskan, negara akan menuju ambang kehancuran apabila banyak korupsi di dalamnya. Untuk itu, Ia mengklaim tak main-main dengan pidana korupsi. Prabowo mengaku bisa bertindak lebih ekstrem dengan mengusir para koruptor dari NKRI.
“Mereka harusnya ngerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan negara ini. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri dan TNI, ditambah lagi ada guru-guru yang akan membantu saya,” tegasnya.
“Koruptor-koruptor itulah yang buat guru susah, dokter, perawat, petani susah. Kita akan usir mereka dari bumi Indonesia jika perlu,” tandasnya.
DH/Raffa Christ Manalu/red
