detikhukum.id,- Bandung || Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Muhammad Romli menyoroti kondisi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, yang dinilai semakin terpuruk akibat minimnya aktivitas penerbangan.
Ia mendesak pemerintah provinsi Jawa Barat untuk segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan bandara yang dibangun dimasa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo tersebut, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun.
“Bandara Kertajati ini beroperasi dalam kondisi merugikan akibat minimnya aktivitas penerbangan. Padahal anggaran yang dikeluarkan mencapai triliunan. Jangan sampai dana rakyat sia-sia,” kata Romli kepada wartawan, pada Jumat 25 April 2025.
Menurutnya, salah satu upaya yang harus segera dilakukan adalah menarik investor strategis. Namun langkah tersebut tidak bisa dilepaskan dari transformasi status PT BIJB (Perseroda) menjadi perusahaan terbuka (Tbk). Ia juga mengusulkan perusahaan melepas saham untuk mendapat modal segar agar bisa menutupi kerugian yang terus membengkak.
“Perubahan status salah satunya bisa menarik investor. Nantinya kan itu bisa menutup kerugian,” kata politikus PPP tersebut.
Romli juga menyoroti lambatnya proses pencarian investor dan perubahan status perusahaan. Meski prosesnya kompleks dan membutuhkan regulasi serta komunikasi lintas pihak, langkah tersebut harus segera ditempuh.
“Proses administrasi dan komunikasi memang butuh waktu, tetapi harus segera dilaksanakan. Ini juga bagian dari upaya kita dan gubernur dalam menyelamatkan BIJB,” ujarnya.
Romli juga menegaskan, bahwa BIJB dibangun untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, khususnya di wilayah Priangan Raya. Oleh karena itu, bandara harus kembali dipadati aktivitas penerbangan untuk membangkitkan kepercayaan publik.
“Kalau bandara ramai, masyarakat akan ikut menggunakan, tapi kalau sepi mereka juga enggan. Ini yang harus kita pulihkan bersama,” tegasnya.
DH/Raffa Christ Manalu/red
