detikhukum.id, || Kota Bandung — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026 di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Senin (28/04/2025)
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pentingnya sinkronisasi visi pembangunan Kota Bandung dengan arah pembangunan Jawa Barat dan pemerintah pusat.
Ia menyatakan, Musrenbang kali ini membahas dua dokumen penting, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku hingga tahun 2029, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
“Terpenting dalam Musrenbang ini adalah bagaimana kita menunjukkan sinkronisasi antara visi dan misi Kota Bandung, yaitu Bandung Utama, dengan visi Jawa Barat Istimewa dan visi nasional Asta Cita,” ujar Farhan.
Menurutnya, pembangunan dan kegiatan pemerintahan Kota Bandung harus tetap sejalan dengan arah pembangunan provinsi dan nasional. Sinkronisasi ini diharapkan menjaga konsistensi dan integrasi dalam mewujudkan target-target pembangunan jangka menengah dan panjang.
Farhan juga menjelaskan, Musrenbang ini melibatkan banyak pihak, tidak hanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda, tetapi juga asosiasi profesi, dunia usaha, komunitas masyarakat, serta stakeholder lainnya.
“Kolaborasi dengan semua unsur sangat penting untuk memastikan rencana pembangunan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Selain membahas RPJMD, Farhan juga menyoroti pembahasan RKPD 2026. Ia menyebutkan bahwa saat ini Kota Bandung masih menghadapi tantangan defisit anggaran sebesar Rp900 miliar, sehingga diperlukan strategi khusus untuk mengatasinya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga menyambut baik penyusunan RPJMD ini.
Menurutnya, proses ini sudah sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan kepala daerah terpilih menyusun RPJMD maksimal enam bulan setelah pelantikan.
“Dari paparan yang disampaikan, terlihat bahwa Kota Bandung berupaya menyesuaikan target-target pembangunan nasional dan provinsi.
DPRD akan memastikan bahwa janji-janji kampanye yang dituangkan dalam RPJMD bisa dilaksanakan dengan baik, demi mengawal harapan masyarakat Kota Bandung,”
DH/Sirait Rusden Maringan/red
