detikhukum.id, || Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti program pendidikan karakter yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pasalnya, program tersebut menghabiskan anggaran yang cukup besar hingga mencapai miliaran rupiah.
Pendidikan karakter yang ada dalam program pembangunan pendidikan menuju terwujudnya Gapura Panca Waluya menggunankan anggaran APBD 2025 sebesar Rp 6 miliar, untuk memberi latihan khusus bagi 2.000 siswa peserta didik yang diindikasi melanggar norma sekolah melalui kerjasama dengan TNI dan Polri.
Peserta didik nantinya akan dilatih integritas, disiplin, dan wawasan bela negara dengan cakupan 40 siswa per 5 wilayah selama 10 bulan sekali dengan durasi pelatihan selama 10 hari di barak TNI. Program ini telah dijalankan dimana sekitar 210 siswa SMA dan SMK di Jawa Barat mulai menjalani pendidikan karakter di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, bahwa Dedi Mulyadi sejak awal tidak pernah melibatkan DPRD terkait pembahasan wacana pendidikan karakter, termasuk didalamnya soal penyediaan anggaran dari APBD.
“Penjabaran APBD, Dedi Mulyadi tidak pernah melibatkan DPRD. Jadi kita tidak tahu, karena tidak pernah dibahas oleh DPRD. Tetapi pasti DPRD akan mendalami itu yang Rp 6 miliar tersebut. Saya yakin ke depan ada proses pembahasan,” kata Ono Surono, pada Selasa 6 Mei 2025.
“Seyogyanya hal-hal yang menjadi wacana dan menjadi kebijakan seharusnya dibahas bersama dengan DPRD,” imbuhnya.
Menurutnya, DPRD memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan yang didalamnya berujung pada penggunaan APBD. “Tidak ada pembahasan. Gaduhnya itu kan karena tidak pernah diajak bicara, padahal kita institusi dari bagian pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan juga terkait dengan perencanaan sampai dengan ditetapkannya program yang berujung pada anggaran yang dibiayai APBD,” paparnya.
Ono mengungkapkan, bahwa terkait program pendidikan karakter dengan mengirim siswa ke barak TNI, seharusnya ada tindakan preventif lebih dulu yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dikalangan remaja. Ia mencontohkan, seharusnya Pemprov Jawa Barat menggandeng aparat penegak hukum (APH) untuk hadir rutin di sekolah memberi pembinaan kepada siswa agar tidak melakukan hal-hal negatif.
“Jadi, harus ada tindakan preventif juga, kalau misalnya pendidikan karakter di barak militer itu tindakan penegakan, harus ada tindakan preventif ke sekolah. Saya yakin itu lebih efektif dari sekedar memasukkan mereka ke barak militer,” ungkapnya.
Selain itu, Ono juga menyoroti salah satu klasifikasi siswa yang dianggap nakal dalam surat edaran (SE) Nomor: 43/PK.03.04/KESRA, dimana salah satu kategori kenakalan ialah mereka yang sering bermain game. Menurut Ono, seharusnya ada tahapan pembinaan yang dilakukan sebelum membawa siswa ke barak militer.
“Sehingga saat ada pilihan di barak atau di sekolah, saya lebih cenderung di sekolah dulu. Setelah masih ada anak yang nakal, ke panti rehab dulu. Jadi, yang pertama sekolah di maksimalkan, orang tua, panti rehab, baru masuk barak militer,” terangnya.
“Harusnya ada tahapan itu, tidak seketika pemain mobile legends langsung dimasukkan ke barak, kan gak tepat menurut saya,” tandasnya.
DH/Raffa Christ Manalu/red
