detikhukum.id, || Depok Jabar,_ Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Perjuangan mengharapkan kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) / Kelurahan (Kopkel) Merah Putih bukan pesaing PKL UMKM apalagi monopoli perdagangan. Bahkan harus menjadi mitra dan pathner strategis. PKL UMKM juga harus di linkage-kan dengan Danantara, Hilirisasi dan MBG. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketum APKLI, dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed pada Sarasehan dan Konsolidasi Pasar Rakyat, Pasar Malam dan Bazar PKL UMKM Se-Jabodetabek di Mini Soccer Cipayung, Depok, Jawa Barat, Minggu (8/6).
“Pasar Rakyat merupakan sistem ekonomi yang tumbuh secara mandiri dalam interaksi kehidupan sosial di masyarakat sejak nenek moyang leluhur bangsa kita. Warisan ekonomi dan budaya bangsa yang harus di uri-uri dan dikembangkan. Melibatkan tidak kurang 16 juta unit usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memiliki potensi ekonomi sangat besar tersebar di pasar becek, pasar tradisional, pasar malam dan bazar diseluruh tanah air. Pasar Rakyat menjadi ruh dan keunggulan komparatif ekonomi Indonesia. Untuk itulah, selaku Ketua Umum APKLI Perjuangan, saya hadir untuk menggelorakan revolusi pasar rakyat. Untuk bangkitkan kembali keberadaan pasar rakyat secara revolusioner. Bersama para pemangku kepentingan di republik ini, melakukan perubahan secara mendasar usaha dan ekonomi pasar rakyat dalam tempo secepat-cepat mampu maju, berkembang dan unggul, imbuh dokter ahli kekabalan tubuh mantan Pembantu Rektor Undar Jombang Jatim.
“Kenapa harus revolusioner? Saat ini roda ekonomi rakyat melamban, platform ekonomi digital (Shopee, Lazada, Blibli dan lainnya) turun drastis atau ada petanda ke titik jenuh bahkan diperkirakan terjadi stagnan pada 2034, kecenderungan negara-negara didunia lakukan over proteksi domestik Pasca Tarif Trump. Bahkan ancaman resesi dan krisis ekonomi dunia nyata adanya. Dan suka atau tidak suka, tantangan sangat berat Indonesia tahun 2030 adalah harus sukses menjemput puncak bonus demografi yang menasyaratkan 100 juta unit UMKM unggul. Walau sangat berat (dari 65,4 juta saat ini menjadi 100 juta unit UMKM unggul) namun Indonesia tidak boleh gagal, kenapa? Karena ketika gagal akan terjadi malapetaka di negeri ini. Pertama, Indonesia maju 2045 hanya mimpi belaka bahkan butuh ratusan tahun lagi untuk menggapainya. Kedua, pengangguran dan kemiskinan membludak dimana-mana dimana ujung dan akhirnya menjadi ancaman serius eksistensi NKRI. Oleh karena itu, Indonesia dituntut dalam tempo secepat-cepatnya atau secara revolusioner (2025-2030) harus mampu melipat gandakan penerimaan negara, serta perluas dan perbanyak kesempatan usaha dan lapangan kerja. Atas landasan tersebut, APKLI Perjuangan, pertama, mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaam Negara (BPN) RI untuk lipatgandakan penerimaan Pajak, Bea dan Cukai, serta PNBP (hilirisasi, digitalisasi dan lainnya). Kedua, mendukung penuh keberadaan Kopdes/Kopkel Merah Putih, Danantara, Hilirisasi dan MBG. Ketiga, memasifkan revolusi PKL UMKM Indonesia. Ketiga, bersama para pemangku kepentingan di negeri ini menggelorakan, memasifkan Gerakan Revolusi Pasar Rakyat Indonesia – GERPAS RI, ucap Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU 2000-2005.
Pada kesempatan yang sama, pemateri Sarasehan, HR Iman Kadarisman, SE, MM, Wakil Ketua Wanhat DPW APKLI Perjuangan DKI Jakarta, yang telah banyak makan garam dalam pendampingan PKL UMKM didaulat oleh Ketua Umum untuk Mendegani Gerakan Revolusi Pasar Rakyat Indonesia (GERPAS RI). Acara tersebut dihadiri Lurah Cipayung Jaya Depok, Susniawati, SH., MA., Suharto, SS., M.Ikom, MM, Pimred Bisnitoday-Wakil Wanhat APKLI Perjuangan DKI Jakarta, Ahmad Fahri Tuan Rumah, Jajaran APKLI Perjuangan dan Korwil Pasar Rakyat, Pasar Malam dan Bazar PKL UMKM Se-Kabodetabek.
DH/Gusdin/red
