detikhukum,id – Wamena – Upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua kembali dilakukan melalui pendekatan berbasis budaya dan potensi lokal. Yayasan Misi Tabur Tuai menggelar Pelatihan Usaha Ternak Babi pada Rabu, 18 Juni 2025, di Wamena, yang diikuti oleh perwakilan masyarakat dari lima distrik di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan.
Kelima distrik yang menjadi sasaran utama kegiatan ini adalah Distrik Poganeri, Yuneri, Tagineri, Danime, dan Yuko. Kegiatan pelatihan ini merupakan bagian dari misi jangka panjang yayasan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat adat Papua melalui pengembangan peternakan berbasis kearifan lokal.
“Kami menyadari bahwa masyarakat Tolikara memiliki tradisi dan pengetahuan lokal dalam memelihara ternak, khususnya babi. Maka, yang kami lakukan adalah memperkuat dan memodernisasi praktik-praktik tersebut agar lebih produktif, berkelanjutan, dan berdampak ekonomi,” ujar Elisabet ‘Mifa’ Kogoya, Ketua Yayasan Misi Tabur Tuai, saat memberikan sambutan pembukaan.
Pelatihan yang berlangsung selama satu hari ini menghadirkan dua narasumber utama yang telah berpengalaman dalam bidang peternakan, yaitu Nikson Wenda dan Diles Kogoya. Keduanya memfokuskan materi pada tiga aspek penting:
- Perancangan dan pembangunan kandang sehat, yang sesuai dengan iklim dan kontur wilayah pegunungan,
- Pengolahan pakan berbasis sumber daya lokal, seperti dedaunan hutan, umbi-umbian, dan limbah sayur,
- Manajemen limbah ternak, agar tidak mencemari lingkungan dan bahkan dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organik.
Metode pelatihan menggabungkan pendekatan teori dan praktik langsung, dengan simulasi pengukuran kandang dan pencampuran pakan. Para peserta berasal dari kelompok masyarakat, pemuda gereja, hingga tokoh adat yang berperan aktif dalam komunitas.
Dalam konteks sosial budaya Papua, terutama di wilayah Pegunungan Tengah, ternak babi memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai adat. Babi digunakan dalam berbagai kegiatan tradisional seperti pesta adat, pernikahan, upacara kelahiran, dan bakar batu. Oleh sebab itu, pelatihan ini juga diarahkan tidak hanya untuk menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian budaya setempat.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tolikara Tahun 2024, lebih dari 65% rumah tangga di wilayah pedalaman masih memelihara babi sebagai bentuk tabungan hidup dan kekayaan keluarga.
Namun, keterbatasan pengetahuan teknis dan buruknya manajemen pakan serta kandang menjadi hambatan utama dalam meningkatkan produktivitas.
Yayasan Misi Tabur Tuai mencoba menjawab tantangan ini melalui pendekatan komunitas dan pelatihan berbasis praktik langsung. Pelatihan juga menekankan pentingnya sanitasi dan pengendalian penyakit ternak untuk menekan tingkat kematian babi yang selama ini cukup tinggi di beberapa distrik.
Kegiatan pelatihan ini turut mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Khusus Daerah Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus, khususnya pada sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat adat. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui program berbasis komunitas.
Lebih lanjut, pelatihan ini juga menjawab amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus berbasis pada penghormatan terhadap adat istiadat, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Usai pelatihan, para peserta diharapkan dapat menjadi pelopor peternakan babi di distrik masing-masing. Yayasan Misi Tabur Tuai juga menyatakan komitmennya untuk melakukan pendampingan lanjutan, termasuk membangun jaringan kerja sama dengan penyuluh peternakan, gereja, serta dinas-dinas terkait di lingkup Kabupaten Tolikara dan Provinsi Papua Pegunungan.
“Kami percaya pembangunan Papua harus dimulai dari kampung-kampung. Jika ekonomi masyarakat kampung bangkit, maka seluruh wilayah akan bergerak,” pungkas Elisabet Kogoya.
Yayasan Misi Tabur Tuai juga mengajak pemerintah kabupaten dan pihak swasta untuk ikut serta mendukung program serupa sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat Papua.
