detikhukum.id, || Indramayu,-
Sebuah inisiatif baru untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Indramayu, telah resmi diluncurkan dengan diresmikannya Sekolah Politik Hilal Hilmawan Institute (HHI) yang Berlokasi di Jalan Al Fatah Wot Bogor, Desa Singajaya, Kabupaten Indramayu, sekolah ini diinisiasi oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hilal Hilmawan, M.IP. Senin (21/07/2025)
Sekolah Politik ini didirikan dengan tujuan utama memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, terutama para pemilih pemula, guna meningkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi. Hilal Hilmawan menjelaskan bahwa pendidikan yang diberikan mencakup berbagai aspek, termasuk pelanggaran dan sengketa pemilu, serta pengawasan.

“Tujuan kami adalah meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat desa dalam mengawal proses demokrasi,” Ujar Hilal Hilmawan.
Ia menambahkan bahwa program ini secara spesifik menyasar pemilih pemula agar mereka lebih siap dan cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Pendidikan Politik ini telah memasuki angkatan keenam, dan pada kesempatan kali ini, Bapak Budiman Sudjatmiko, Kepala BP Taskin (Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), hadir sebagai narasumber utama.
Dalam pemaparannya, Budiman Sudjatmiko menekankan bahwa materi yang disampaikan di Sekolah Politik sejalan dengan upaya pemerintah daerah Indramayu dalam memberantas kemiskinan. “Ini menjadi bagian dari edukasi publik secara terbuka. Program pendidikan politik ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan jangka panjang menuju Pemilu, termasuk melalui perekrutan kader pengawasan dan evaluasi mekanisme seleksi penyelenggara pemilu yang lebih profesional dan berintegritas,” Terang Budiman
Didik Hilmawan, Penasehat Hilal Hilmawan Institute, turut menambahkan bahwa kegiatan semacam ini harus terus digalakkan karena sangat bermanfaat bagi generasi muda. “Kegiatan ini menambah pengetahuan dan pendalaman materi yang baik dengan narasumber yang kompeten,” Ucapnya.
Ia berharap masyarakat Indramayu dapat menjadi pemilih yang cerdas dan kritis, tidak hanya pada hari pencoblosan, tetapi sejak awal tahapan pemilu dimulai.
DH/Thoha/red