detikhukum.id, || Indramayu – Dalam negara demokrasi seperti Indonesia sudah menjadi hal yang wajar ketika terjadi sebuah kritik dan pujian yang menimpa pada seorang pejabat publik yang terlontar kan dari rakyatnya, karena memang demokrasi dibuat untuk kepentingan rakyat dimana rakyat menjadi tuan dalam sebuah pemerintahan yang ada.
Oleh karena itu seorang pemimpin dalam hal ini adalah pejabat publik harus bersifat adil bagi seluruh rakyat nya dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain baik yang dahulu mendukung nya atau pun yang menjadi lawan politik nya.
Disisi lain demokrasi yang diberikan penuh untuk seluruh rakyat kini dibatasi dengan adanya relawan yang mengaku sebagai pendukungnya ketika dalam pemilu. Hal ini memicu terjadinya perpecahan antar kelompok dan golongan masyarakat yang membuat sebagian rakyat terpinggirkan hak-hak nya dalam ruang publik.
Sedangkan menurut saya pemerintahan itu “belongs to the people” (Milik rakyat) bukan milik sekelompok orang (relawan) dan hanya dinikmati oleh kepentingan sekelompok orang saja.Sehingga jika dibiarkan demikian seorang pejabat publik baik bupati/gubernur/presiden hanya akan menyebarkan kebodohan kepada para pendukungnya untuk menjaga kekuasaannya yang bersifat sementara, agar rakyat diam atas semua kebijakannya.
Maka sudah sepantasnya jika pejabat publik yang dipilih oleh rakyat maka kembalilah ke rakyat dengan tidak membedak-bedakan satu sama lain dan sudah sepatutnya pula untuk membubarkan relawan nya agar tidak memicu perbedaan antar kelompok masyarakat karena jika dibiarkan Hal ini justru tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi dimana kepentingan rakyat diatas segalanya.
Oleh karena itu sebagai seorang pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, yang bertugas untuk kepentingan rakyat, yang bekerja untuk rakyat, maka jangan takut pula dengan rakyat apalagi dengan cara mengadu domba rakyat nya, karena itu akan mencederai demokrasi yang telah kita perjuangkan saat ini dan mencerminkan pemimpin yang tidak berkualitas dimana hanya ingin terlihat elok namun kepemimpinan nya tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, atau bisa disebut “facial leader effect”.
Novandi Bayu Permana adalah Alumni Magister Ilmu Administrasi Publik Sekolah Pascasarjana UGJ Cirebon dan Sekretaris NU Care Lazisnu Kabupaten Indramayu.
DH/Thoha/red
