detikhukum.id | Purwakarta || Dengan tajuk Kolaborasi BPS dan Dunia Usaha Menuju Sensus Ekonomi 2026. Hotel Harper Bungursari, Purwakarta menjadi tempat digelarnya Focus Group Discussion (FGD) Geladi Bersih Sensus Ekonomi 2026 pada Kamis, 7 Agustus 2025.
FGD ini merupakan bagian penting dari rangkaian persiapan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pelaksana Tugas Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Darwis Sitorus yang diwakili oleh Ketua Sensus Ekonomi 2026 Jabar, Hendi Hario Sasangko dan Marisa Intan.
Selain itu, hadir juga Sekretaris Daerah Purwakarta, Norman Nugraha, Direktur Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata BPS RI, Harmawanti Marhaeni, Kepala BPS Kabupaten Karawang, Ari Setiadi Gunawan, dan Kepala BPS Purwakarta, Irna Afrianti, sejumlah Perangkat Daerah serta para pelaku usaha.
Pelaksana Tugas Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Darwis Sitorus yang diwakili oleh Ketua Sensus Ekonomi 2026 Jabar, Hendi Hario Sasangko mengungkapkan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sensus Ekonomi setiap sepuluh tahun sekali.
“SE2026 bertujuan untuk mendata seluruh unit usaha dan perusahaan di Indonesia, guna memperoleh gambaran komprehensif tentang struktur dan performa ekonomi nasional, terinci hingga tingkat wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan ekonomi yang efektif,” kata Hendi.
Menurutnya, FGD ini memiliki dua tujuan utama: pertama, mensosialisasikan SE2026 kepada para pemangku kepentingan; dan kedua, merumuskan strategi koordinasi yang efektif antara BPS dan pelaku usaha untuk memastikan kelancaran proses sensus.
“Diskusi difokuskan pada penyempurnaan instrumen pendataan, identifikasi potensi kendala (teknis dan non-teknis), serta mekanisme pelaksanaan yang optimal. Partisipasi aktif dari para pelaku usaha sangat penting untuk memastikan data yang akurat dan representatif,” ujarnya.
Dukungan Pemda Purwakarta
Sekretaris Daerah Purwakarta, Norman Nugraha, dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Daerah terhadap SE2026. Beliau menekankan pentingnya data akurat untuk pengambilan kebijakan yang tepat, khususnya dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekda juga menyinggung pertumbuhan signifikan UMKM di Purwakarta, yang mencapai sekitar 20.000 unit usaha pada tahun 2025, menunjukkan kontribusi besar sektor ini terhadap perekonomian daerah.
Sementara, Kepala BPS Purwakarta, Irna Afrianti, menjelaskan bahwa Kabupaten Purwakarta berperan sebagai perwakilan kabupaten dalam gladi bersih SE2026, yang mencakup dua Kelurahan yaitu Ciseureuh dan Munjul Jaya. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji coba instrumen dan mekanisme pendataan sebelum pelaksanaan sensus utama. Selain itu, BPS Purwakarta juga melaksanakan kegiatan Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) untuk memperbarui data batas wilayah RT dan jenis usaha di setiap RT, sebagai dasar pendataan yang akurat.
FGD di Purwakarta menandai langkah penting dalam persiapan SE2026. Kolaborasi yang kuat antara BPS, pemerintah daerah, dan dunia usaha akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengumpulkan data ekonomi yang komprehensif dan akurat, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Barat dan Indonesia.
Diketahui Data SE 2016 menunjukkan terdapat 87.246 usaha/perusahaan di Purwakarta, dengan mayoritas (98.3%) merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). SE2026 diharapkan akan memberikan gambaran terkini dan lebih detail mengenai perkembangan ekonomi di Kabupaten Purwakarta.
DH/Raffa Christ Manalu/red
