detikhukum.id, || Bogor – Sejumlah dugaan penyimpangan yang melibatkan oknum kepala sekolah dasar negeri (SDN) di Kecamatan Cileungsi kembali mencuat. Seorang tokoh masyarakat Cileungsi yang juga mantan aktivis ’89 dan mantan caleg Partai Perindo, Leonard Purba, SE., SH, meminta Bupati Bogor dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor agar turun langsung ke lapangan (blusukan) untuk memantau kondisi sekolah serta perilaku oknum kepala sekolah.
Hal tersebut disampaikan Leonard kepada Media detikhukum.id, menyikapi banyaknya pengaduan masyarakat, LSM, dan media terkait dugaan penggunaan Dana BOS yang dinilai kurang transparan, serta munculnya praktik pungutan liar (pungli) dengan nominal bervariasi di sejumlah SDN se-Kecamatan Cileungsi.
Menurut Leonard, sejak adanya pergantian pimpinan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, pengawasan internal dinilai melemah. Akibatnya, sejumlah oknum kepala sekolah diduga semakin berani dan tidak menghiraukan kritik maupun sorotan publik.
“Saya banyak menerima laporan dari media dan LSM terkait dugaan penyalahgunaan Dana BOS, mulai dari kurang transparan hingga salah peruntukan. Bahkan ada isu terkait KIP yang kerap menjadi masalah. Ini tentu sangat memprihatinkan,” tegas Leonard.
Leonard menilai persoalan tersebut perlu segera disikapi secara serius oleh Bupati Bogor, Rudi Susmanto, S.Si, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Dr. Rusliandy, S.STP., M.Si., M.E, guna menghindari hasil pemeriksaan Inspektorat yang keliru atau tidak mencerminkan kondisi di lapangan.
Ia juga mendorong Komisi D DPRD Kabupaten Bogor untuk turut serta melakukan inspeksi mendadak ke sekolah-sekolah guna memastikan pengelolaan anggaran pendidikan berjalan sesuai aturan.
“Selama ini saya melihat aturan dari Disdik seolah hanya dibungkus agar terlihat tidak ada persoalan. Akibatnya, oknum kepala sekolah semakin merajalela dan diduga tidak transparan dalam pengelolaan Dana BOS. Hal ini tidak bisa dibiarkan,” lanjutnya.
Leonard menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan Bupati Bogor terpilih agar mampu membawa perubahan signifikan. Namun, jika pembinaan terhadap oknum kepala sekolah yang diduga bermasalah tidak dilakukan secara tegas, maka kepercayaan publik bisa menurun.
“Kami berharap ada ketegasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jangan sampai dunia pendidikan tercoreng akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Leonard.
DH/Subhan beno/red
Sumber: Leonard Purba, SE., SH
