detikhukum,id. || Tapsel Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) dalam beberapa pekan terakhir kian memprihatinkan.
Antrean panjang kendaraan yang mengular di berbagai SPBU tak hanya menghambat mobilitas, tetapi mulai melumpuhkan roda ekonomi masyarakat lokal.
Menanggapi fenomena ini, Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Padangsidempuan – Tapsel angkat bicara. Ia menilai ada ketidakberesan dalam manajemen distribusi dan pengawasan energi di wilayah tersebut.
Jeritan Masyarakat di Lintas Sumatera
Pantauan di sejumlah titik SPBU di Kota Padangsidempuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan stok jenis Pertalite dan Solar juga Pertamax seringkali habis sebelum tengah hari.
Para supir angkutan umum dan pengangkut logistik terpaksa memarkirkan kendaraannya berjam-jam, bahkan menginap, demi mendapatkan jatah bahan bakar.
Fadly Harahap selaku Sekretaris Umum HmI Cabang Padangsidempuan – Tapsel menegaskan bahwa kondisi ini sudah berada di level yang sangat mengganggu aktivitas publik.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat, mulai dari supir angkot hingga petani yang kesulitan mendapatkan solar. Ini bukan sekadar keterlambatan kiriman, tapi sudah menjadi krisis yang berulang.
Pemerintah dan Pertamina jangan hanya diam melihat antrean mengular setiap hari,” tegasnya saat ditemui di Sekretariat HmI Cabang, (01/02/2026).
Indikasi Lemahnya Pengawasan dan Kebocoran Distribusi
HmI Cabang Padangsidempuan – Tapsel menduga ada celah dalam pengawasan distribusi yang menyebabkan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran atau bahkan bocor ke pihak-pihak yang tidak berhak.
“Kita harus berani jujur, apakah kuota untuk Tabagsel memang dikurangi atau ada permainan di tingkat bawah? Kami mendesak pihak berwenang untuk melakukan audit dan pengawasan ketat di setiap SPBU. Jangan sampai hak rakyat kecil dirampas oleh oknum-oknum penimbun atau industri yang nakal,” tambahnya dengan nada bicara yang lugas dan tegas.
Desakan Aksi Nyata
Memasuki bulan Februari ini, HmI Padangsidempuan – Tapsel menuntut langkah konkret dari pihak Pertamina Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan pemerintah daerah setempat.
Jika situasi tidak segera normal dalam waktu dekat, mahasiswa mengancam akan membawa persoalan ini ke jalanan.
Poin-poin tuntutan yang ditegaskan oleh HmI antara lain:
Normalisasi Pasokan: Meminta penambahan suplai cadangan untuk wilayah Tabagsel guna mengurai antrean.
Transparansi Kuota: Meminta data distribusi BBM per kabupaten/kota dibuka secara transparan kepada publik.
Tindakan Tegas: Meminta aparat kepolisian menyisir praktik mafia BBM yang diduga memanfaatkan situasi kelangkaan ini.
“Masyarakat Tabagsel berhak mendapatkan kepastian. Kami tidak ingin energi yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi justru menjadi beban yang menyengsarakan rakyat,” tutup Fadly Harahap.
Dh / Muhammad Riski Pane / red.
