detikhukum.id || JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pokja Wali Kota Jakarta Barat melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kota Administrasi Jakarta Barat, Dr. Shinta Purwitasari, S.H., S.T., M.H., QRMP, Rabu (4/2/2026). Pertemuan digelar untuk memperkuat sinergi dan koordinasi penyampaian informasi publik terkait layanan pertanahan.
Audiensi yang berlangsung di kantor Kantor Pertanahan Jakarta Barat dihadiri jajaran Kakantah serta pengurus PWI Pokja, termasuk Ketua Noto Prayitno, Sekretaris Bambang GS, dan sejumlah wartawan yang bertugas di wilayah Jakarta Barat. Dalam pertemuan, Shinta menegaskan komitmen BPN terhadap keterbukaan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami terbuka untuk bersinergi dengan rekan-rekan media. Informasi yang disampaikan kepada publik harus satu pintu, jelas, dan sesuai data agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” kata Shinta.
Ia menambahkan bahwa kantor pertanahan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya agar setiap persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara profesional dan sesuai ketentuan.
Shinta juga memaparkan sejumlah inovasi layanan, termasuk optimalisasi sistem pelayanan berbasis digital yang mempermudah pengurusan sertifikat tanah, pengecekan data pertanahan, dan pengaduan masyarakat. Melalui kanal digital dan kerja sama media, diharapkan akses informasi dan layanan pertanahan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Ketua PWI Pokja Jakarta Barat Noto Prayitno menyampaikan bahwa audiensi bertujuan membangun komunikasi harmonis antara insan pers dan BPN sebagai lembaga pelayanan publik. “Kantor Pertanahan Jakarta Barat memiliki peran strategis. Keterbukaan informasi penting agar masyarakat mendapat informasi yang benar dan tidak simpang siur,” ujar Renoto, sapaan akrab Ketua Pokja PWI Jakbar ini.
Noto menegaskan kesiapan PWI Pokja untuk menjadi mitra strategis BPN dalam menyosialisasikan program, kebijakan, dan capaian kinerja kepada publik melalui pemberitaan yang profesional dan beretika. Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kerja sama berkelanjutan demi peningkatan kualitas layanan pertanahan bagi warga Jakarta Barat.*
DH/ Erwin Melky /red
