detikhukum.id, || Jakarta – Advokat Sunan Kalijaga beserta timnya yang terdiri dari Agustinus Nahak, SH, MH, Egidius Klau Berek, SH, Rey Bagus Hidayat, SH mengeluarkan pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (10/2/2026) terkait kasus hukum yang melibatkan klien mereka, Ibu Shafira, dengan Saudara Mohd Nizom Bin Sairi. Pernyataan resmi ini diwakili oleh Agustinus Nahak, SH, MH. Dalam kesempatan tersebut, tim hukum menegaskan bahwa perhatian utama Shafira bukanlah mencari konflik atau mengubah masa lalu, melainkan memastikan anak-anaknya mendapatkan hak untuk hidup aman dan menerima nafkah lahir batin yang menjadi hak mereka dari ayahnya.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyentuh aspek sensitif perlindungan anak dan tanggung jawab orang tua. Penting untuk melihatnya dari perspektif kepentingan terbaik anak, bukan hanya sebagai konflik antara dua orang dewasa. Tim redaksi memastikan informasi yang disajikan berdasarkan pernyataan resmi dan analisis hukum yang valid.
Berikut adalah hal-hal penting yang disampaikan oleh tim hukum yaitu Adv. Sunan Kalijaga, SH Agustinus Nahak, SH, MH, Egidius Klau Berek, SH, dan Rey Bagus Hidayat, SH,
Keputusan Shafira untuk meninggalkan Malaysia bukanlah upaya kabur, melainkan langkah untuk melindungi diri dan anak-anak dari lingkungan domestik yang tidak kondusif. Hal ini didukung oleh bukti medis psikologis yang menunjukkan adanya tanda-tanda trauma pada anak-anak.
Tim hukum menegaskan bahwa memberikan nafkah bukanlah bentuk kemurahan hati atau alat kontrol, melainkan kewajiban hukum yang tidak bisa diabaikan. Shafira hanya berusaha memperjuangkan hak dasar anak yang selama ini tidak terpenuhi.
Segala pernyataan yang disampaikan sebelumnya adalah upaya untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan bagi anak. Semua berdasarkan fakta, tanpa ada maksud untuk merusak nama baik pihak manapun secara pribadi.
Meskipun memilih untuk menjalani hidup secara terpisah dengan damai, hal tersebut tidak menghapus kewajiban hukum dan moral orang tua terhadap anak-anak mereka.
Pengiriman somasi yang terus-menerus dan ancaman pidana telah mengganggu stabilitas psikologis Shafira, yang berdampak langsung pada kondisi mental anak-anak. Jika nafkah tidak bisa diberikan, tim hukum memohon agar setidaknya kehidupan mereka tidak terus diganggu.
Shafira tidak pernah berniat memutus hubungan antara ayah dan anak. Tim hukum siap memfasilitasi pertemuan, asalkan dilakukan dengan cara yang sopan, tanpa kekerasan verbal, dan mendukung kesehatan mental anak.
Adv. Sunan Kalijaga dan tim yang diwakili oleh Agustinus Nahak, SH, MH, Egidius Klau Berek, SH, Rey Bagus Hidayat, SH, menguraikan beberapa aspek hukum yang menjadi dasar perlindungan bagi Shafira di Indonesia:
1. Perlindungan Anak dan Kewajiban Nafkah
- Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26, orang tua wajib mengasuh, memelihara, dan melindungi anak. Tindakan Shafira membawa anak keluar dari lingkungan toksik termasuk dalam bentuk pemenuhan kewajiban tersebut.
- Dari sisi hukum perdata dan agama, ayah tetap wajib menafkahi anak meskipun terjadi perpisahan, dengan landasan hukum yang sangat kuat jika diajukan ke pengadilan.
2. Perlindungan dari Risiko UU ITE
- Menurut pedoman Mahkamah Agung dan SKB 3 Menteri, penyampaian fakta untuk kepentingan umum atau membela diri tidak dapat dipidana. Jika pernyataan Shafira didasarkan pada bukti seperti rekaman atau hasil pemeriksaan medis, tuduhan pencemaran nama baik akan sulit terbukti.
- Risiko hukum dapat diminimalkan dengan tetap fokus pada perlindungan anak dan tidak menyerang martabat pribadi pihak lain.
3. Perlindungan dari Dampak Psikologis
- UU Perlindungan Anak Pasal 76A melarang setiap tindakan yang membuat anak terpapar penyalahgunaan atau penelantaran. Pengiriman somasi dan ancaman dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis tidak langsung terhadap anak, yang bisa menjadi dasar untuk melapor ke KPAI atau meminta perlindungan dari LPSK jika situasi memburuk.
4. Hak Bertemu Anak vs. Kewajiban Nafkah
- Menurut yurisprudensi Indonesia, meskipun kedua hal berbeda secara hukum, hakim sering menekankan bahwa orang tua yang ingin mendapatkan hak bertemu anak harus terlebih dahulu menjalankan kewajiban nafkah. Kesediaan Shafira memfasilitasi pertemuan menunjukkan itikad baik dan membantah tuduhan bahwa dia “melarikan diri” atau memutus hubungan.
Adv. Sunan Kalijaga, SH, bersama timnya Agustinus Nahak, SH, MH, Egidius Klau Berek, SH, Rey Bagus Hidayat, SH, menyatakan bahwa posisi hukum Shafira cukup kuat selama fokus tetap pada hak anak dan didukung oleh bukti kekerasan atau trauma. Pengadilan Indonesia dikenal sangat protektif terhadap kepentingan terbaik anak. Risiko pidana berdasarkan UU ITE juga dapat diminimalkan jika terbukti bahwa pernyataan di media adalah langkah terakhir untuk mendapatkan perhatian atas hak nafkah yang diabaikan.
“Kami mengajak semua pihak, termasuk Saudara Mohd Nizom Bin Sairi, untuk melihat kasus ini dengan jernih dan penuh rasa kemanusiaan,” ujar tim hukum yang diwakili oleh Agustinus Nahak, SH, MH. “Ini bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana kita bersama-sama melindungi hak dan masa depan anak-anak.”
Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap konflik keluarga. Kewajiban nafkah bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi demi menjamin pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya tanggung jawab orang tua dan perlunya menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif.
DH/Indah /red
Editor/ Beno
