detikhukum.id, || Indramayu,–
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Indramayu menggelar kegiatan pembekalan organisasi sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) pengurus PGRI cabang se-Kabupaten Indramayu masa bakti XXIII Tahun 2025–2030. Sabtu, (07/03/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung PGRI Sindang dan dihadiri oleh pengurus PGRI Kabupaten, Pengurus Kelengkapan Organisasi (PKO), serta seluruh pengurus PGRI kecamatan se-Kabupaten Indramayu.
Ketua PGRI Kabupaten Indramayu, Dr. H. Caridin, S.Pd., M.Si, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dalam memperkuat pemahaman pengurus terhadap organisasi PGRI serta tugas dan tanggung jawab mereka setelah terpilih melalui proses pemilihan di tingkat cabang.
Menurutnya, pembekalan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai ke-PGRI-an, peran organisasi, serta strategi kerja yang harus dijalankan oleh para pengurus di masing-masing kecamatan.
“Kami mengundang seluruh pengurus PGRI Kabupaten, Pengurus Kelengkapan Organisasi (PKO), dan seluruh pengurus PGRI kecamatan se-Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini dalam rangka memberikan pembekalan serta pemahaman tentang PGRI dan ke-PGRI-an,” ujar H. Caridin.
Dirinya menambahkan bahwa pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan SK kepengurusan kepada seluruh pengurus cabang yang telah terpilih melalui proses pemilihan di masing-masing kecamatan.
“Setelah pelaksanaan pemilihan pengurus cabang di beberapa kecamatan, hari ini SK kepengurusannya kami serahkan. Momentum ini kami padukan dengan pembekalan agar para pengurus yang telah menerima SK dapat langsung bekerja secara maksimal dalam menjalankan roda organisasi,” Jelasnya.
Lebih lanjut, H. Caridin, berharap para pengurus PGRI cabang yang baru dapat memperkuat solidaritas organisasi, meningkatkan pelayanan kepada anggota, serta berkontribusi aktif dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Indramayu.
Kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi organisasi untuk menyatukan visi dan langkah seluruh pengurus PGRI dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, sehingga program kerja organisasi dapat berjalan lebih efektif selama masa bakti 2025–2030.
DH/Thoha/red
