detikhukum.id, – Purwakarta || Kasus viral sembilan siswi SMAN 1 Purwakarta yang mengolok-olok guru dengan mengacungkan jari tengah memicu sorotan publik terhadap efektivitas konsep pendidikan karakter yang selama ini digaungkan Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Video yang beredar pada akhir pekan lalu menunjukkan aksi tidak pantas para siswi usai jam pelajaran PKN. Meski Kadisdik Jabar Purwanto sudah turun langsung ke sekolah dan menjatuhkan sanksi pembinaan 3 bulan, publik mempertanyakan mengapa pendidikan karakter yang gencar dikampanyekan belum membumi di perilaku siswa.
Publik: “Ada yang Salah di Implementasi”
Di media sosial, tagar terkait kasus ini ramai dengan komentar warganet. Sebagian menilai sanksi 3 bulan terlalu ringan dan tidak memberi efek jera. Sebagian lain justru menyoroti sistem.
“Disdik Jabar sering bicara pendidikan karakter, Jabar Masagi, anti-bullying. Tapi di lapangan, kasus begini masih kejadian. Berarti ada yang salah di implementasi,” tulis akun @IbuGuruJabar di X.
Sekretaris Jenderal Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) Drs. Abdul Hapid, S.H., MH., menegaskan kasus ini jadi alarm. Kasus ini bukan sekedar insiden disiplin, melainkan cermin kegagalan sistematik.
“Kalau pendidikan karakter hanya berhenti di seminar, spanduk, dan jargon, maka hasilnya ya seperti ini. Anak-anak tidak merasa nilai itu relevan dengan hidup mereka. Kita bicara Profil Pelajar Pancasila, Jabar Masagi, tapi dilapangan guru masih sendirian menghadapi arus digital yang brutal. Anak-anak lebih tunduk pada algoritma media sosial daripada nasehat guru. Itu fakta yang pahit, tegas Abdul Hapid, saat dihubungi melalui telepon selularnya, Senin (20/4/2026).
Ia menambahkan, Disdik Jabar harus berani jujur, ada jurang antara konsep dan implementasi. Jangan hanya menyalahkan siswa atau orang tua. Kalau regulasi tidak menyentuh ekosistem digital, dan sekolah tidak diberi instrumen nyata untuk mengawal perilaku diluar jam belajar, maka pendidikan karakter akan terus jadi slogan kosong.
“Kasus di SMAN 1 Purwakarta ini merupakan alarm keras. Karakter tidak bisa dibentuk dengan pidato, tetapi dengan sistem yang konsisten serta berani melawan budaya instan,” ujarnya.
Disdik Jabar: Karakter Tanggung Jawab Semua Pihak
Menanggapi sorotan itu, Kadisdik Jabar Purwanto menegaskan pendidikan karakter tidak bisa dibebankan ke sekolah semata. “Perkembangan anak dipengaruhi sekolah, orang tua, lingkungan, dan teknologi. Sebagus apa pun konsepnya, kalau tidak ada konsistensi dari semua pihak, tidak akan berjalan,” katanya saat di SMAN 1 Purwakarta.
Sebagai respons, Disdik Jabar kembali menginstruksikan larangan siswa memegang ponsel saat KBM dan memperketat aturan media sosial bagi siswa di bawah 16 tahun. Sembilan siswi pelaku juga tidak dikeluarkan, melainkan dibina intensif 3 bulan dengan pendampingan psikolog dan evaluasi mingguan bersama orang tua.
Tantangan: Antara Regulasi dan Realitas Digital
Program Jabar Masagi dan penguatan Profil Pelajar Pancasila memang jadi andalan Disdik Jabar. Namun kasus ini membuka ruang evaluasi: sejauh mana sekolah punya wewenang menertibkan konten digital siswa di luar jam sekolah? Seberapa kuat sinergi dengan orang tua?
Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hapidin yang turut mendampingi Kadisdik menyebut perlu langkah konkret. “Jangan berhenti di pembinaan 9 anak ini. Semua sekolah harus audit, apakah pendidikan karakter sudah jadi budaya atau baru sebatas program,” ucapnya.
Kasus SMAN 1 Purwakarta kini jadi ujian bagi Disdik Jabar: membuktikan bahwa pendidikan karakter bukan sekadar konsep di atas kertas, melainkan mampu mengubah perilaku siswa di era serba digital.
DH/Raffa Christ Manalu/red
