detikhukum.id,- Indramayu — Kegiatan reses Anggota Komisi I DPRD Jabar
H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., M.M, berlangsung di Desa Pondoh Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, pada Kamis (11/06/2026). Kegiatan ini menjadi ajang penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung terkait berbagai kebutuhan pembangunan di tingkat desa.
Acara reses ini dihadiri oleh Anggota Komisi I DPRD Jabar
H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., M.M beserta Tim nya, Perwakilan Kepala Desa yakni Sekertaris Desa (Sekdes) Pondoh H.Cartiwan beserta Jajarannya, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Masyarakat Desa Pondoh Setempat.
Dalam kegiatan reses tersebut, H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., M.M, menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur Jalan Desa, Irigasi pertanian, serta penanggulangan sampah.
“Reses ini merupakan kewajiban konstitusional kami untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Apa yang disampaikan warga hari ini akan kami catat dan perjuangkan dalam pembahasan program di tingkat provinsi,Terutama ada 3 aspirasi yang krusial yang harus segera direalisasikan yakni 1.Pengelolaan Sampah Desa atau warga menyebutnya Darurat Sampah, 2.Penanggulangan irigasi tersier karena banyak pendangkalan dan yang terakhir Jalan desa yang Rusak yang belum tersentuh oleh Dana Desa,” Ujar H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., M.M di hadapan warga.
Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting dalam memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan warga Desa Pondoh mencerminkan kebutuhan riil di lapangan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Kegiatan reses berlangsung dengan dialog interaktif dan penuh antusias dari masyarakat. Warga berharap hasil reses ini dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk program konkrit yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pembangunan desa.
Dengan adanya reses ini, diharapkan aspirasi masyarakat Desa Pondoh dapat tersalurkan secara optimal dan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Barat.
DH/ Thoha /red
