BOGOR, DETIKHUKUM.ID — Meningkatnya perhatian terhadap kasus tawuran pelajar di Kabupaten Bogor mendorong praktisi hukum pidana Leonard Purba, S.E., S.H., meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama jajaran Polres Bogor serta lingkungan pendidikan untuk menggencarkan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada para pelajar.
Menurut Leonard, tawuran pelajar bukan sekadar persoalan kenakalan remaja, melainkan masalah serius yang menyangkut keselamatan jiwa, masa depan pendidikan, perlindungan anak, serta penegakan hukum.
Peristiwa kekerasan yang melibatkan pelajar dan menimbulkan korban luka hingga meninggal dunia menjadi peringatan bagi seluruh pihak agar pencegahan dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian publik terjadi di Jalan Lingkar Leuwiliang, Kabupaten Bogor, pada Selasa malam, 13 Oktober 2026. Dalam kejadian tersebut, seorang pelajar berinisial IG, berusia 16 tahun, dilaporkan meninggal dunia akibat luka yang diduga disebabkan senjata tajam. Aparat kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat serta peran masing-masing.
Menanggapi persoalan tersebut, Leonard Purba meminta Bupati Bogor beserta jajaran Polres Bogor memperkuat edukasi hukum di sekolah-sekolah, khususnya tingkat SMP dan SMA, serta melibatkan orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya.
“Penyuluhan hukum sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat, terutama di kalangan pelajar, agar mereka memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan kekerasan. Pencegahan harus dilakukan sebelum tawuran terjadi, bukan hanya setelah muncul korban,” demikian inti pandangan Leonard.
Tawuran Berdampak pada Keselamatan dan Masa Depan Pelajar
Leonard menilai, dampak tawuran dapat meluas ke berbagai aspek kehidupan. Pertama, dari sisi keselamatan dan kesehatan, penggunaan senjata tajam serta kekerasan berkelompok dapat mengakibatkan luka berat, trauma psikologis, cacat permanen, bahkan kehilangan nyawa.
Kedua, dari sisi pendidikan, pelajar yang terlibat tawuran berisiko kehilangan waktu belajar akibat perawatan, pemeriksaan, proses hukum, maupun sanksi sekolah. Kondisi tersebut juga dapat mengganggu konsentrasi belajar dan hubungan sosial dengan guru maupun teman sebaya.
Ketiga, dari aspek hukum dan masa depan, keterlibatan dalam tindakan kekerasan dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai fakta perkara, peran masing-masing pihak, usia pelaku, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keempat, keluarga turut menanggung dampak emosional dan ekonomi, termasuk biaya perawatan serta kewajiban mendampingi anak apabila berhadapan dengan proses hukum.
Sementara itu, bagi masyarakat, tawuran dapat mengganggu ketertiban umum, melumpuhkan arus lalu lintas, menimbulkan rasa takut, merusak fasilitas umum, hingga memicu konflik lanjutan antarkelompok.
Penegakan Hukum Harus Berjalan Bersama Pembinaan
Leonard menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak boleh dianggap sepele hanya karena dilakukan oleh seseorang yang masih berstatus pelajar. Apabila ditemukan dugaan penganiayaan, penggunaan senjata tajam, perusakan, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana, penanganannya harus didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa penanganan perkara yang melibatkan anak harus memperhatikan hak-hak anak, perlindungan korban, serta prosedur peradilan pidana anak.
Menurutnya, upaya pencegahan perlu memadukan penegakan hukum, pembinaan, pendampingan keluarga, dan pemulihan bagi korban. Dengan demikian, penanganan tawuran tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mencegah terulangnya kekerasan.
“Pentingnya penyuluhan hukum oleh aparat penegak hukum adalah untuk membantu pelajar memahami batas antara pergaulan, perselisihan, dan tindakan yang dapat berujung pada perkara pidana,” tegasnya.
Sinergi Pemkab, Polres, Sekolah, dan Orang Tua
Leonard berharap Pemkab Bogor dan Polres Bogor dapat memperluas program penyuluhan hukum secara terukur dan berkelanjutan di lingkungan pendidikan maupun masyarakat.
Sekolah diharapkan memperkuat pembinaan karakter dan kedisiplinan siswa, sementara orang tua perlu meningkatkan pengawasan serta membangun komunikasi yang baik dengan anak. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mencegah konflik antarkelompok dan segera melaporkan potensi kekerasan kepada pihak berwenang.
Ia menilai keberhasilan pencegahan tawuran tidak semata-mata diukur dari banyaknya pelajar yang diamankan, melainkan dari kemampuan seluruh pihak mencegah kekerasan sebelum terjadi, melindungi korban, serta membangun generasi muda yang memahami hukum dan mampu menyelesaikan konflik secara damai.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan lingkungan pendidikan di Kabupaten Bogor menjadi lebih aman dan kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda.
Penulis: Subhan Beno /Redaksi
Narasumber: Leonard Purba, S.E., S.H. — Praktisi Hukum Pidana dan Penasihat AIPBR Kabupaten Bogor
