detikhukum.id, – Jakarta || Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan penataan dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah menargetkan sebanyak 700 perusahaan pelat merah ditutup atau dilebur sebagai bagian dari konsolidasi perusahaan milik negara hingga Desember 2026.
Prabowo menyampaikan target tersebut saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Ia mengungkapkan, jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai 1.074 perusahaan telah berkurang melalui proses konsolidasi, penutupan, dan perampingan. Hingga malam sebelum acara tersebut, pemerintah mengklaim telah melakukan penataan terhadap sekitar 364 BUMN.
“Kita bertekad sekarang untuk efisiensi dari 1.000 BUMN, 1.074, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining, kita sudah kurang lebih 364 sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang sasaran kita 700 akan kita tutup,” ujar Prabowo.
Meski demikian, Prabowo mengakui bahwa pembenahan struktur BUMN tidak dapat dilakukan secara instan. Proses tersebut membutuhkan waktu, kerja keras, serta pelaksanaan secara bertahap agar penataan perusahaan milik negara dapat berjalan sesuai tujuan.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus melakukan pembenahan terhadap BUMN, terutama perusahaan yang dinilai terus mengalami kerugian dan membutuhkan perbaikan pengelolaan.
“Pengalihan ini, perbaikan ini tidak bisa seketika. Kita tidak punya tongkat ajaib, kita tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tapi kita sudah buktikan dalam dua tahun kita bekerja, sudah kita buktikan BUMN-BUMN yang rugi terus kita tutup,” katanya.
Prabowo Soroti BUMN yang Merugi dan Manipulasi Keuangan
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan pelat merah yang tidak efisien, terus merugi, atau terbukti melakukan manipulasi dalam pelaporan keuangan.
Menurutnya, langkah penataan tersebut diperlukan agar pengelolaan BUMN lebih efisien dan berfokus pada perusahaan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” pungkas Prabowo.
Penataan BUMN tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara dan memperkuat kinerja perusahaan pelat merah. Pemerintah menargetkan proses konsolidasi terus berjalan hingga akhir 2026, dengan fokus pada perusahaan yang dinilai produktif dan mampu memberikan kontribusi bagi negara.***
DH/raffa christ manalu/red
