detikhukum.id, || Jakarta – Dalam upaya penanggulangan HIV, peran dan kebutuhan perempuan sering kali hanya mendapatkan perhatian minim, bahkan kerap terlupakan dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan perlindungan. Padahal, perempuan merupakan bagian penting dalam masyarakat dan menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak oleh HIV serta ancaman kekerasan berbasis gender. Kelompok ini meliputi remaja perempuan, pekerja seks, pengguna napza, transpuan, perempuan dengan tuberkulosis, penyandang disabilitas, pekerja migran, hingga perempuan yang hidup dengan HIV itu sendiri.
Berdasarkan data yang dicatat oleh Perkumpulan Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) hingga November 2025, telah tercatat 57 kasus kekerasan yang terdokumentasi di 11 wilayah Indonesia. Salah satu temuan yang paling mengkhawatirkan adalah tingginya angka kekerasan yang justru terjadi di lingkungan layanan kesehatan. Pencatatan tersebut juga menegaskan bahwa masih banyak wilayah yang belum mengintegrasikan layanan HIV dengan penanganan kekerasan berbasis gender. Selain itu, kesiapan petugas layanan maupun Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Dki Jakarta (UPT PPPA) dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dengan HIV juga dinilai masih belum memadai.
Merespons kondisi tersebut, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Nasional berkolaborasi dengan Perkumpulan Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Nasional, dengan dukungan pendanaan yang tersedia, melaksanakan kegiatan bertema “Upaya Pengurangan Dampak Buruk terkait Integrasi Layanan HIV dengan Layanan Kekerasan Berbasis Gender”, pada Selasa, (02/06) bertempat di hotel Manhattan Jakarta. Kegiatan ini digagas sebagai tanggapan atas banyaknya kasus yang menimpa perempuan dan anak, khususnya mereka yang hidup dengan HIV positif.
Kegiatan ini memiliki tujuan utama untuk menyajikan informasi terkini mengenai situasi, kebutuhan, serta tantangan nyata di lapangan terkait integrasi kedua layanan vital tersebut. Selain itu, forum ini juga bertujuan menggalang komitmen dari para pemangku kepentingan untuk bekerja sama menyediakan pelayanan yang layak bagi perempuan, anak yang hidup dengan HIV, serta populasi kunci lainnya. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya komitmen nyata dari para pemangku kepentingan, mitra, dan instansi terkait guna memperkuat integrasi layanan kesehatan dan layanan perlindungan.
May Niawati atau yang biasa dipanggil Adelia, selaku Koordinator OPSI Nasional, menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah yang telah diambil pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat layanan HIV dan perlindungan perempuan dan anak. Namun, ia menegaskan bahwa masih ada tantangan besar yang harus diselesaikan.
“OPSI Nasional mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat layanan HIV serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Namun demikian, kami melihat masih terdapat tantangan di lapangan, khususnya terkait integrasi layanan HIV dengan penanganan kekerasan berbasis gender. Melalui pertemuan kolaborasi antara OPSI Nasional dan IPPI ini, kami ingin mendorong penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor agar layanan yang diberikan dapat semakin inklusif, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, serta populasi kunci,” ujar May Niawati.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanggulangan HIV dan penanganan kekerasan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi yang kokoh dari berbagai pihak untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi.
“OPSI Nasional percaya bahwa upaya penanggulangan HIV dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga layanan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Kami berharap forum kolaborasi bersama IPPI ini menjadi ruang membangun komitmen bersama, memperkuat sistem layanan, serta menghadirkan kebijakan dan praktik yang semakin berpihak pada pemenuhan hak kesehatan dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang hidup dengan HIV,” pungkasnya.
DH/Yordani Emerald/red
