Bogor, detikhukum.id — Dugaan praktik penyimpangan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali mencuat. Kali ini, dugaan tersebut terjadi di SMAN 1 Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang diduga melibatkan oknum panitia SPMB.
Kasus ini mencuat setelah seorang wali murid mengungkapkan kekecewaannya melalui media sosial TikTok. Dalam unggahannya, ia meminta perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) agar turun tangan mengusut persoalan tersebut hingga tuntas.
Berdasarkan informasi yang beredar, oknum diduga sempat memberikan harapan kepada calon peserta didik dengan menyerahkan formulir pendaftaran. Namun, setelah kuota rombongan belajar (rombel) dinyatakan penuh, calon siswa disebut tidak dapat diterima karena terbentur sistem. Dugaan tersebut memicu kekecewaan dari pihak wali murid.
Menanggapi hal itu, Leonard Purba, S.E., S.H., tokoh masyarakat Bogor Timur, pemerhati pendidikan, sekaligus Dewan Penasehat AIPBR Kabupaten Bogor, meminta agar dugaan tersebut diusut secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Apabila benar terjadi penyimpangan dalam proses SPMB, maka hal ini mencederai dunia pendidikan dan merugikan masyarakat. Dugaan praktik pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan harus ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Leonard kepada detikhukum.id.
Leonard menegaskan, proses penerimaan peserta didik harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
Ia juga mengutip ungkapan Latin Corruptio optimi pessima, yang berarti kerusakan terhadap sesuatu yang baik merupakan bentuk kerusakan yang paling buruk. Menurutnya, pendidikan merupakan lembaga yang harus menjunjung tinggi integritas dan moralitas.
Leonard berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan, serta pihak terkait segera melakukan klarifikasi dan investigasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB di SMAN 1 Cileungsi.
Sumber/Leonard Purba
Subhan beno/red
