detikhukum.id – Jakarta || Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan tugas dan tanggung jawab Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Penyerahan tersebut menyusul pelantikan Maruli oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) sekaligus Kepala BNPPDT berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/TNI Tahun 2026 di Istana Negara, Kamis (15/10/2026).
Sebelumnya, Tito menjalankan tugas Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara ex officio karena jabatannya sebagai Mendagri.
Dalam prosesi penyerahan tugas tersebut, Tito memaparkan sejumlah agenda strategis yang perlu dilanjutkan, mulai dari pembangunan kawasan perbatasan, pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga pemerataan pembangunan di daerah terpencil.
Tito menjelaskan, BNPP dibentuk sebagai lembaga tersendiri pada 2010 untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam pengelolaan serta pembangunan kawasan perbatasan. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan yang terpadu sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.
“Dari perjalanannya, tugas utamanya adalah mengembangkan daerah perbatasan. Harapan kita kalau daerah perbatasan ini dibangun, satu untuk masalah kesejahteraan dan keadilan. Yang kedua menjadi sentra ekonomi baru,” ujar Tito, seperti dikutip dari situs resmi BNPPDT.
Menurut Tito, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Selain itu, BNPP memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan PLBN serta penanganan persoalan batas negara. Pengelolaan PLBN diarahkan untuk memperkuat pelayanan lintas batas, sedangkan pembangunan kawasan perbatasan diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Tito juga menyoroti sejumlah segmen perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Timor-Leste yang masih memerlukan penanganan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian agar kepastian batas wilayah negara tetap terjaga dan pengelolaan kawasan perbatasan berjalan optimal.
Pulau Terpencil Jadi Perhatian
Di luar kawasan perbatasan, pengembangan daerah terpencil menjadi agenda lain yang perlu diperkuat oleh BNPPDT. Tito menyebut Pulau Enggano, Pulau Nias, dan Pulau Rondo sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian dalam upaya pemerataan pembangunan.
Wilayah-wilayah tersebut menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses dan pelayanan. Karena itu, diperlukan langkah terkoordinasi agar masyarakat di daerah terpencil memperoleh kesempatan yang lebih baik dalam menikmati pembangunan.
Tito menegaskan, pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai tidak hanya berkaitan dengan pemerataan pembangunan, tetapi juga berperan dalam memperkuat nasionalisme dan ketahanan wilayah dari potensi infiltrasi pihak luar.
Ia berharap pengalaman Maruli selama berkarier di lingkungan TNI dapat menjadi modal dalam menjalankan tanggung jawab barunya. Tito juga menekankan pentingnya kesinambungan program dan koordinasi antarlembaga agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Jadi, ada banyak kegiatan yang perlu dilanjutkan. Kami serahkan sepenuhnya seluruh tugas dan tanggung jawab BNPP kepada Bapak Jenderal Maruli. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas,” kata Tito.
Maruli Siap Lanjutkan Program
Sementara itu, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus mengembangkan pelaksanaan tugas lembaga tersebut setelah pengembangan BNPP menjadi BNPPDT.
Maruli menegaskan, peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan tugasnya. Ia berharap arahan dan pengalaman Tito dapat menjadi bekal dalam menjalankan agenda pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
“Mudah-mudahan dengan arahan Pak Mendagri, kami bisa berbuat sesuatu, khususnya dalam menjalankan tugas BNPP yang dikembangkan menjadi BNPPDT, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Maruli.
Ia mengatakan, berbagai program yang sedang berjalan akan tetap dilanjutkan. Selain itu, rencana yang telah disusun pada tahun ini dan akan diimplementasikan pada tahun berikutnya menjadi bagian dari agenda peningkatan kinerja lembaga.
“Banyak hal yang sudah direncanakan tahun ini yang akan diimplementasikan tahun depan untuk peningkatan BNPP. Ditambah lagi nanti dengan BNPPDT, mudah-mudahan kita akan lebih expand lagi nanti ke depannya,” tegasnya.
Peralihan kepemimpinan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesinambungan pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Dengan koordinasi lintas sektor, pengelolaan PLBN yang optimal, serta program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, BNPPDT diharapkan mampu memperluas pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia***
DH/raffa christ manalu/red
