detikhukum.id, – Jakarta || Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Dalam pelaksanaannya, Polri terus mengintensifkan upaya pemberantasan narkoba, judi daring, premanisme, pemerasan, serta berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat.
Perlindungan terhadap perempuan, anak, pekerja, dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga menjadi perhatian, termasuk melalui Desk Ketenagakerjaan untuk membantu penanganan persoalan hubungan industrial.
Di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri mengedepankan pendekatan humanis dalam pengamanan aksi unjuk rasa dan penanganan konflik sosial. Dialog dengan masyarakat didorong agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung aman dan tertib.
Sementara itu, penggunaan kamera yang dikenakan pada tubuh petugas (body-worn camera) menjadi salah satu upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, Polri turut mendukung program pembangunan nasional melalui penanganan bencana, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi, penguatan ketahanan pangan, serta pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kapolri juga menekankan pentingnya reformasi internal melalui penguatan pengawasan, penerapan sistem merit dalam pembinaan karier, transformasi digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme institusi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Polri turut mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Melalui berbagai langkah tersebut, Polri menyatakan komitmennya untuk terus berbenah, meningkatkan kepercayaan publik, dan menghadirkan pelayanan yang mudah diakses serta penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.***
DH/raffa christ manalu/red
