detikhukum.id, || BOGOR – Pengamat hukum sekaligus praktisi hukum, Leonard Purba, S.E., S.H., meminta Inspektorat Kabupaten Bogor dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bertindak tegas, serius, dan profesional dalam melakukan pemeriksaan serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran pelaksanaan Program Bantuan Keuangan (BANKEU) Tahun Anggaran 2026 di setiap desa.
Menurut Leonard, pemeriksaan terhadap pelaksanaan program BANKEU tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran maupun penyimpangan anggaran, seluruh temuan harus ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Apabila dalam hasil pemeriksaan ditemukan indikasi berbagai dugaan pelanggaran, Inspektorat dan APH harus bertindak cepat dan tegas (Firmiter et Celeriter Agere). Namun, proses penegakan hukum harus tetap didasarkan pada pembuktian yang akurat, objektif, dan terang benderang,” tegas Leonard.
Ia menyebutkan, sejumlah indikasi yang perlu menjadi perhatian dalam pemeriksaan antara lain dugaan pekerjaan fiktif, penggelembungan harga (mark-up), manipulasi volume pekerjaan, pemalsuan dokumen pertanggungjawaban, penyalahgunaan anggaran, pemotongan dana bantuan, serta bentuk penyimpangan lainnya.
Leonard juga menegaskan bahwa apabila ditemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana korupsi, Inspektorat harus menindaklanjuti sesuai kewenangannya, sementara APH wajib melakukan proses hukum secara profesional dan independen.
Menurutnya, dugaan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dapat ditelaah berdasarkan ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang relevan dengan karakteristik perbuatannya.
Pemeriksaan, lanjut Leonard, juga harus menyentuh seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program, termasuk oknum Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), bendahara, penyedia barang dan jasa, serta pihak lainnya apabila ditemukan bukti keterlibatan.
“Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan dan memenuhi unsur tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak boleh ada perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti melanggar hukum,” ujarnya.
Tiga Asas Hukum Harus Menjadi Pedoman
Dalam pandangan hukumnya, Leonard mengingatkan pentingnya tiga prinsip atau asas hukum yang harus menjadi pedoman dalam proses pemeriksaan maupun penegakan hukum.
Pertama, Equality Before the Law, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Kedua, Fiat Justitia Ruat Caelum, yang bermakna keadilan harus tetap ditegakkan sekalipun langit runtuh.
Ketiga, Presumption of Innocence atau asas praduga tak bersalah, yakni setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Ketiga prinsip tersebut, menurutnya, menjadi landasan penting agar setiap dugaan penyimpangan diproses secara objektif melalui mekanisme hukum, bukan berdasarkan asumsi maupun opini semata.
Jangan Campuradukkan Kesalahan Administrasi dengan Tindak Pidana
Lebih lanjut, Leonard mengingatkan adanya tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam pengawasan dan penanganan dugaan penyimpangan BANKEU 2026.
- Jangan menyebut seseorang sebagai koruptor sebelum adanya pembuktian hukum.
- Jangan menyatakan kerugian negara telah terjadi sebelum terdapat hasil pemeriksaan dan penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Jangan mencampuradukkan kesalahan administrasi dengan tindak pidana korupsi karena keduanya memiliki unsur dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Leonard berharap pengawasan terhadap Program BANKEU Tahun Anggaran 2026 benar-benar dilaksanakan secara menyeluruh dan transparan agar anggaran negara maupun daerah tidak disalahgunakan serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Uang negara adalah amanah rakyat. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terbukti terjadi tindak pidana, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
DH/Subhan beno/red
Sumber: Leonard Purba, S.E., S.H. – Pengamat Hukum dan Praktisi Hukum
