detikhukum.id, || akarta -Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah disampaikan secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) menimbulkan implikasi hukum dan ketatanegaraan, khususnya terkait kekosongan jabatan Wakil Presiden serta mekanisme pengisian jabatan tersebut.
Menanggapi persoalan tersebut, Wildan Ansori Nasution, S.H., M.H., selaku Eksaminator Hukum Tata Negara, menyatakan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden bukan hanya persoalan administratif maupun dinamika politik, melainkan peristiwa ketatanegaraan yang memiliki konsekuensi hukum dan harus ditindaklanjuti berdasarkan konstitusi.
Menurut Wildan, ketentuan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
“Dengan adanya pengunduran diri tersebut, konsekuensi ketatanegaraannya adalah terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Oleh karena itu, konstitusi telah memberikan mekanisme yang jelas mengenai bagaimana kekosongan tersebut harus diisi. Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR, bukan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat,” ujar Wildan.
Ia menjelaskan, setelah menerima surat pengunduran diri dan menindaklanjutinya melalui mekanisme kelembagaan, MPR akan meminta Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. Selanjutnya, kedua calon tersebut harus dilengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam proses tersebut, MPR juga membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan dokumen persyaratan dari kedua calon yang diajukan Presiden. Tahapan verifikasi ini penting agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga memastikan bahwa calon yang diajukan memenuhi persyaratan hukum.
“Setelah proses verifikasi dilakukan, MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon yang telah diusulkan Presiden. Artinya, kewenangan Presiden berada pada tahap mengajukan dua nama, sedangkan kewenangan menentukan siapa yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden berada pada MPR,” jelasnya.
Wildan juga menekankan bahwa mekanisme tersebut bukan merupakan kewenangan tanpa batas bagi masing-masing lembaga negara. Presiden maupun MPR harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan batas-batas konstitusional. Hal ini penting untuk menjaga prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa batas waktu paling lama 60 hari yang diberikan konstitusi kepada MPR harus menjadi perhatian serius. Pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh berlarut-larut karena keberadaan Wakil Presiden merupakan bagian dari struktur kekuasaan eksekutif yang telah ditentukan dalam UUD 1945.
“Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana seluruh tahapan ini dilaksanakan secara transparan, objektif, dan konstitusional. Jangan sampai dinamika politik justru mengesampingkan kepastian hukum. Dalam negara hukum, setiap perubahan dalam jabatan kenegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh konstitusi,” tambahnya.
Wildan menegaskan, peristiwa ini juga menjadi momentum penting bagi praktik ketatanegaraan Indonesia, mengingat mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 harus dijalankan secara nyata dengan tetap memperhatikan legitimasi konstitusional.
“Pada akhirnya, yang harus dikedepankan bukan kepentingan politik kelompok maupun individu, melainkan kepastian hukum, keberlangsungan pemerintahan, dan penghormatan terhadap konstitusi. Siapa pun calon yang nantinya diajukan Presiden, proses pemilihannya harus tetap tunduk pada aturan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” tutup Wildan.
Wildan Ansori Nasution, S.H., M.H., merupakan Eksaminator Hukum Tata Negara Indonesia yang aktif menyuarakan dan memberikan pandangan hukum terhadap isu-isu hukum Ketatanegaraan Indonesia terutama terhadap Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi, Lembaga-lembaga Negara, Konstitusi, dan Peraturan-peraturan perundang undangan di Indonesia.
DH/Subhan beno/red
