detikhukum.id, || BOGOR – Menanggapi pemberitaan mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029, Leonard Purba, S.E., S.H., selaku Dewan Penasihat AIPBR Kabupaten Bogor sekaligus Pengamat dan Praktisi Hukum, menyampaikan pandangannya.
Leonard menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan jabatan kenegaraan harus dihormati dan disikapi secara bijaksana dengan tetap berpedoman pada konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, dinamika politik nasional merupakan bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan praktisi hukum, diharapkan dapat menyampaikan pandangan secara objektif, berimbang, dan bertanggung jawab.
Apresiasi atas Pengabdian Gibran
Leonard Purba menyampaikan penghargaan atas pengabdian Gibran Rakabuming Raka selama menjalankan amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pengabdian Saudara Gibran Rakabuming Raka selama mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Terlepas dari berbagai dinamika, kritik, maupun pandangan masyarakat yang berkembang, setiap bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara patut dihargai,” ujarnya.
Ia juga berharap pengalaman selama menjalankan tugas kenegaraan dapat menjadi bekal untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengunduran Diri Harus Melalui Mekanisme Konstitusional
Dari perspektif hukum tata negara, Leonard menegaskan bahwa persoalan pengunduran diri seorang Wakil Presiden merupakan persoalan ketatanegaraan yang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Sebagaimana disebutkan dalam dokumen sumber, Gibran telah menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI pada 12 November 2026. MPR menyatakan akan menindaklanjuti proses tersebut sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
“Kita harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Negara ini dibangun berdasarkan konstitusi, hukum, dan demokrasi. Oleh sebab itu, setiap proses pergantian maupun pengisian jabatan kenegaraan harus berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Leonard.
Ajak Masyarakat Tetap Jaga Persatuan
Lebih lanjut, Leonard mengingatkan agar dinamika politik nasional tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk terpecah belah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan, stabilitas nasional, serta menghormati setiap proses demokrasi dan ketatanegaraan.
“Atas nama Lembaga Dewan Penasihat AIPBR Kabupaten Bogor, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pengabdian Gibran Rakabuming Raka selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Semoga ke depan beliau tetap dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia,” pungkasnya.
Leonard menegaskan bahwa persatuan bangsa harus tetap menjadi prioritas di tengah berbagai dinamika nasional.
Demi Indonesia yang lebih baik, persatuan tetap terjaga, hukum menjadi panglima, dan kepentingan bangsa serta negara senantiasa menjadi prioritas.
DH/Subhan beno/red
Sumber: Leonard Purba, S.E., S.H.
Dewan Penasihat AIPBR Kabupaten Bogor
Pengamat Hukum / Praktisi Hukum
