detikhukum.id, || Yogyakarta – PT Jasa Raharja (Persero) memperkuat
transformasi operasional melalui tiga fokus utama, yakni pendanaan (funding),
pelayanan santunan (claim), dan keselamatan transportasi (safety). Penguatan
tersebut menjadi agenda utama dalam Operational Performance Forum bertema
“Evaluate 2026, Level Up 2027” yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 13–15
November 2026.
Forum tersebut menjadi ruang evaluasi terhadap kinerja operasional Jasa Raharja
sepanjang 2026, sekaligus perumusan strategi untuk meningkatkan kualitas
pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat pada 2027.
Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan, transformasi
operasional tidak cukup hanya ditandai oleh pencapaian target perusahaan.
Transformasi harus memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat, mulai dari kemudahan memenuhi kewajiban administrasi kendaraan, kepastian pelayanan bagi korban kecelakaan, hingga upaya pencegahan kecelakaan yang lebih terarah.
“Evaluasi kinerja harus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan. Pada 2027, pemanfaatan data dan teknologi akan terus diperkuat agar pelayanan Jasa Raharja
semakin cepat, tepat, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Awaluddin.
Dalam aspek pendanaan, Jasa Raharja akan memperkuat optimalisasi penerimaan
melalui pemanfaatan data, peningkatan kepatuhan, serta kolaborasi dengan para
pemangku kepentingan dalam ekosistem Samsat dan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU). Pada aspek pelayanan santunan, transformasi difokuskan
pada integrasi sistem digital, penguatan tata kelola, serta peningkatan akuntabilitas
biaya perawatan korban. Penguatan tersebut dilakukan dengan tetap memastikan hak
korban kecelakaan terpenuhi sesuai ketentuan.
Sementara dalam aspek keselamatan, Jasa Raharja mendorong pendekatan yang
lebih proaktif dan berbasis data. Program keselamatan akan diarahkan pada
intervensi di titik rawan kecelakaan, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta
pengukuran dampak program terhadap penurunan angka kecelakaan dan fatalitas.
“Kita tidak boleh berhenti pada jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Setiap programharus memiliki dampak yang terukur, baik terhadap peningkatan kualitas pelayanan
maupun keselamatan masyarakat,” kata Awaluddin.
Forum tersebut dihadiri Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi, Vice President Manajemen Pendanaan Akhdiyat Setya Purnama, Vice President Manajemen Pelayanan Dodi Apriyansyah, serta jajaran operasional Jasa Raharja.
Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir, antara lain Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN Hambra Samal, Direktur Harmonisasi Peraturan
Penganggaran Kementerian Keuangan Didik Kusnaini, serta Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol. Sumardji.
Memperkuat Kolaborasi
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni
menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi antara tiga pilar Samsat, yakni pemerintah daerah, Polri, dan Jasa Raharja.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam
memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Jasa Raharja memiliki posisi strategis dalam menjaga harmonisasi penyelenggaraan
Samsat. Dengan penerapan opsen PKB dan BBNKB, kolaborasi perlu diperkuat
hingga tingkat kabupaten dan kota agar pelayanan kepada masyarakat dan penerimaan daerah dapat semakin optimal,” ujar Agus.
Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol. Sumardji turut menekankan
pentingnya pelayanan Samsat yang humanis, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, perubahan kondisi sosial dan ekonomi perlu direspons dengan pelayanan yang relevan, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata.
“Petugas harus memahami kebutuhan masyarakat, menghadirkan pelayanan yang
memberikan manfaat, dan memastikan setiap persoalan diselesaikan secara terukur.
Ketelitian, kecermatan, dan profesionalisme harus tetap menjadi landasan dalam
memberikan pelayanan,” ujar Sumardji.
Sementara itu, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN Hambra Samal mengatakan, posisi Jasa Raharja sebagai penyelenggara program asuransi sosial membawa tanggung jawab untuk terus menjaga keberlanjutan dan kualitas perlindungan dasar bagi masyarakat.
“Jasa Raharja memiliki karakteristik khusus karena menjalankan mandat asuransi
sosial yang bersumber dari undang-undang. Karena itu, keberlanjutan pelaksanaan
mandat dan kualitas perlindungan kepada masyarakat harus senantiasa dijaga,” ujar Hambra.
Perlindungan sosial merupakan bagian dari amanat konstitusi
Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan, Didik Kusnaini menyoroti pentingnya memperjelas posisi dan karakteristik jaminan
kecelakaan lalu lintas yang diselenggarakan Jasa Raharja dalam kerangka sistem
perlindungan sosial nasional.
Menurutnya, terdapat diskursus yang terus berkembang
mengenai karakteristik program Jasa Raharja, apakah termasuk dalam kategori jaminan sosial, asuransi sosial, atau asuransi wajib. Jika ditinjau dari karakteristik penyelenggaraannya, seperti sifat kepesertaan yang wajib, cakupan perlindungan yang tidak membedakan kelompok masyarakat tertentu, serta orientasi perlindungan
yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, program Jasa Raharja
memiliki sejumlah prinsip yang selaras dengan konsep jaminan sosial.
Pada penutupan forum evaluasi, Direktur Operasional PT Jasa Raharja (Persero),
Ariyandi, menegaskan bahwa pemahaman atas proses bisnis utama perusahaan
merupakan landasan bagi setiap insan Jasa Raharja dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawab. Menurutnya, pemahaman tersebut menjadi bekal mendasar agar
seluruh pegawai mampu memberikan informasi dan menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat, termasuk terkait prosedur pelayanan, pembayaran iuran, hingga penanganan korban kecelakaan lalu lintas. Tanpa pemahaman yang baik terhadap proses bisnis, pelaksanaan tugas berisiko tidak berjalan optimal.
Hasil dari evaluasi kinerja 2026 ini akan diterjemahkan menjadi program kerja operasional yang konkret dan terukur pada 2027 mendatang. Penguatan pendanaan, pelayanan santunan, dan program keselamatan diharapkan dapat membentuk ekosistem perlindungan yang semakin terintegrasi, meningkatkan kualitas pelayanan,
serta memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
DH/Gusdin/red
