detikhukum.id – Bandung || Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan tersangka berinisial BK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. BK diduga terlibat dalam perkara korupsi proyek tahun anggaran 2024 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp25,982 miliar.
Penahanan dilakukan pada Jumat (13/11/2026), setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan mengantongi alat bukti terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Kasi Penkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H., mengatakan penahanan BK berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-4533/M.2/Fd.2/11/2026 tertanggal 13 November 2026.
Dalam perkara ini, Kejati Jabar juga telah menetapkan tersangka lain berinisial DWR, yang berperan sebagai pihak penyedia jasa atau kontraktor.
Kasus dugaan korupsi tersebut bermula pada 2024, ketika UPI melaksanakan proyek pembangunan CWP-03 menggunakan dana pinjaman luar negeri dari Asian Development Bank (ADB) melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Proyek yang dimenangkan PT Arkindo itu semula memiliki nilai kontrak sebesar Rp47,165 miliar. Namun, dalam pelaksanaannya, kontrak mengalami adendum pekerjaan tambah kurang sehingga nilainya meningkat menjadi Rp52,484 miliar, dengan batas waktu pengerjaan hingga 20 Januari 2025.
Dalam proses pelaksanaan proyek, penyidik menemukan dugaan penggunaan dokumen jaminan palsu oleh tersangka DWR yang mencatut nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri.
Dokumen yang diduga palsu tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, hingga jaminan pembayaran 100 persen.
Sementara itu, BK selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak perbankan untuk memastikan keabsahan dokumen jaminan tersebut sebelum menandatangani kontrak proyek.
Penyimpangan juga diduga terjadi pada progres pekerjaan fisik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, realisasi pekerjaan yang terpasang di lapangan hanya mencapai 75,34 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 24,66 persen.
Meski pekerjaan belum rampung, BK diduga tetap menyetujui pencairan pembayaran hingga 100 persen dari nilai kontrak kepada pihak kontraktor.
Akibat dugaan penyimpangan tersebut, hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mencatat kerugian keuangan negara sebesar Rp25,982 miliar lebih.
Adapun tersangka DWR sebelumnya telah diperiksa oleh tim penyidik Kejati Jabar di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah, pada 10–11 November 2026.
Pemeriksaan dilakukan di Mimika karena DWR saat ini tengah menjalani hukuman pidana dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika.
Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Untuk dakwaan primair, penyidik menerapkan Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, untuk dakwaan subsidiair, keduanya disangkakan melanggar Pasal 604 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***
DH/raffa christ manalu/red
