Pengamat Hukum Leonard Purba Dorong Kapolri Baru Berantas Narkoba di Kabupaten Bogor hingga ke Jaringan Bandar Besar

detikhukum.id, || BOGOR – Maraknya peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Bogor menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian khusus dari seluruh unsur penegak hukum dan pemerintah daerah.

Pengamat hukum sekaligus praktisi hukum, Leonard Purba, S.E., S.H., berharap di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, pemberantasan narkoba di Kabupaten Bogor dapat dilakukan secara lebih serius, terukur, dan berkelanjutan.

Menurut Leonard, peredaran narkoba bukan sekadar persoalan tindak pidana biasa, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan generasi muda, ketahanan keluarga, ketertiban masyarakat, serta masa depan bangsa.

Ia menilai, Kabupaten Bogor yang memiliki wilayah luas dan jumlah penduduk besar membutuhkan pengawasan serta penegakan hukum yang lebih terkoordinasi.

Pengalaman Kapolri Suyudi Ario Seto yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bogor dan Kepala BNN RI diharapkan menjadi modal penting dalam memperkuat koordinasi pemberantasan narkotika.

“Upaya pemberantasan narkoba tidak boleh hanya berhenti pada penangkapan pengguna maupun pengedar kecil. Aparat penegak hukum harus mampu mengungkap jaringan pemasok, bandar besar, pengendali distribusi, hingga pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari kejahatan narkotika,” tegas Leonard.

Aparat Penegak Hukum Harus Bongkar Jaringan Bandar Besar

Leonard mendorong Polres Bogor, Polres Bogor Kota, Polda Jawa Barat, serta BNN untuk memperkuat koordinasi dalam melakukan penindakan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak cukup hanya diukur dari banyaknya tersangka yang ditangkap atau barang bukti yang disita.

Ada sejumlah indikator yang perlu menjadi bahan evaluasi, di antaranya berkurangnya peredaran narkotika di lingkungan masyarakat, terungkapnya jaringan bandar dan pemasok, menurunnya jumlah penyalahguna, meningkatnya keberhasilan rehabilitasi, serta terciptanya lingkungan yang aman dari narkoba.

“Masyarakat membutuhkan bukti nyata. Jangan sampai penindakan hanya menyentuh bagian kecil dari jaringan, sementara pihak-pihak yang menjadi pengendali utama peredaran narkotika tidak tersentuh,” ujarnya.

Pemkab Bogor Jangan Tinggal Diam

Selain meminta ketegasan aparat penegak hukum, Leonard juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bogor agar mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Menurutnya, persoalan narkotika tidak boleh hanya dibebankan kepada kepolisian dan BNN. Pemerintah daerah harus ikut memperkuat program pencegahan melalui sosialisasi bahaya narkoba di sekolah, pengawasan di tingkat kecamatan dan desa, penyediaan fasilitas rehabilitasi, serta kerja sama dengan organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lembaga sosial.

Ia menegaskan, upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan agar generasi muda tidak menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

AIPBR Siap Menjadi Bagian dari Kontrol Sosial

Sebagai Dewan Penasihat AIPBR Kabupaten Bogor, Leonard menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga lingkungan dari ancaman peredaran gelap narkotika.

Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi, edukasi hukum, pengawasan kebijakan publik, serta membangun komunikasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum.

Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh kegiatan kontrol sosial tetap mengedepankan aturan hukum, tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, serta menghormati asas praduga tak bersalah.

Pemberantasan Narkoba Harus Berlandaskan Hukum

Leonard juga menekankan bahwa pemberantasan narkotika harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan hukum pidana yang berlaku, serta ketentuan tindak pidana pencucian uang apabila memenuhi unsur hukumnya.

Selain penindakan terhadap pelaku kejahatan narkotika, aspek rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan juga harus mendapatkan perhatian.

Di akhir keterangannya, Leonard meminta seluruh jajaran aparat penegak hukum, khususnya Polres Bogor, Polres Bogor Kota, Polda Jawa Barat, dan BNN, agar meningkatkan langkah konkret dalam membongkar jaringan peredaran narkotika.

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Bogor tidak tinggal diam dan menjadikan persoalan narkoba sebagai agenda prioritas bersama.

“Kami dari Lembaga AIPBR Kabupaten Bogor siap mendorong gerakan kontrol sosial, edukasi hukum, dan partisipasi masyarakat untuk membantu menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.”

“Jangan biarkan narkoba merusak masa depan generasi bangsa. Jangan biarkan Kabupaten Bogor menjadi tempat berkembangnya jaringan peredaran narkotika. Pemberantasan narkoba harus nyata, terukur, transparan, dan berkelanjutan, dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan, serta hak asasi manusia,” pungkas Leonard.

SELAMATKAN GENERASI MUDA, BERANTAS NARKOBA, WUJUDKAN KABUPATEN BOGOR YANG AMAN DAN BERSIH DARI NARKOBA.

Penulis: Beno
Media: detikhukum.id

Pos terkait