Migrant Care Gelar Musrenbang Tematik Pekerja Migran Indonesia Dikabupaten Indramayu

detikhukum.id, || Indramayu – Migrant Care menggelar acara Musrenbang Tematik Pekerja Migran Indonesia Dikabupaten Indramayu tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Migrant CARE dengan
dukungan INKLUSI (Kemitraan Australia – Indonesia Menuju Masyarakat
Inklusif).yang diselenggarakan di hotel Swissbell Jl. Let Jend. Suprapto, Kepandean, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Selasa (17/11/2026)

Peserta kegiatan Musrenbang Tematik Pekerja Migran Indonesia Kabupaten
Indramayu terdiri atas unsur pemerintah daerah, OPD, pemerintah desa,
Kecamatan, organisasi masyarakat, masyarakat sipil, dan DESBUMI, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas DP3AP2KB. Organisasi NU.

Kabupaten Indramayu masih menjadi kabupaten tertinggal pengirim Pekerja
Migran Indonesia ke berbagai negara. Berdasarkan data penempatan Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu semester I tahun 2026 sebanyak 8.999
masyarakat Indramayu bekerja ke luar negeri Angka tersebut menunjukkan
bahwa migran diindramayu bukan hanya sekedar fenomena ketenagakerjaan,
melainkan bagian penting dari pembangunan daerah yang membutuhkan
perhatian dan intervensi kebijakan pemerintah secara terencana.

Oleh karena tu,
kebijakan pembangunan dikabupaten Indramayu perlu menempatkan pekerja
migran tidak hanya sebagai seseorang yang bekerja diluar negeri , akan tetap
sebaga warga negara yang berhak memperoleh perlindungan, kesejahteraan,
jaminan sosial, serta dukungan keberlanjutan ekonomi dan sosial, baik sebelum
bekerja diluar negeri selama bekerja, maupun setelah kembal ke daerah asal.
Dalam konteks tersebut, terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi
perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah dikabupaten Indramayu.
Persoalan pertama berkaitan dengan perli ndungan dan pemenuhan hak anak
pekerja migran (anak yang ditinggalkan atau left-beh and children).

Catatan lapangan yang dimiliki Migrant CARE Indramayu tahun 2026, dari 12 Desa
dampingan terdapat sebanyak 1.400 lebih anak dari usia 2 tahun – 17 tahun yang
orang tuanya masih menjadi pekerja migran aktif diluar negeri. Keberangkatan
orang tua untuk bekerja dalam jangka waktu panjang diluar neger dapat
menimbulkan perubahan pola pengasuhan dan struktur keluarga. Anak-anak
pekerja migran berpotensi menghadap persoalan psikologis, keterbatasan
pendampingan orang tua, masalah pendidikan, kesehatan, pemenuhan hak
dasar, serta kerentanan terhadap kekerasan dan berbagai bentuk eksploitas .
Persoalan kedua adalah maraknya kasus Perdagangan Orang (TPPO),
khususnya dengan modus pengantar pesanan atau mal order bride. Tahun 2026
setidaknya tercatat 2 kasus dikabupaten Indramayu. Kasus pengantar pesanan
perlu mendapat perhatian khusus karena berka tan dengan kerentanan
perempuan terhadap perekrutan, penipuan, eksploitas , dan perdagangan orang
lintas negara. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan lapangan
pekerjaan, rendahnya akses terhadap informasi migrasi yang aman, serta
ketimpangan relasi gender dapat dimanfaatkan oleh jaringan perekrut untuk
menawarkan perkawinan dengan warga negara asing sebaga jalan keluar dari
persoalan ekonomi keluarga.
Persoalan ketiga yaitu perubahan dan adaptasi iklim.

Hal ini relevan mengingat
sebagian besar masyarakat Indramayu masih menggantungkan sumber
penghidupannya pada sektor pertanian, peri kanan, dan aktivitas ekonomi di
wilayah pesisir. Ketergantungan tersebut menjadikan kondisi ekonomi
masyarakat cukup rentan terhadap perubahan li ngkungan dan iklim, seperti
pergeseran musim hujan dan kemarau, keker ngan, banjir, banjir rob, dan abrasi
pantai . Dampak perubahan iklim tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan
lingkungan, tetap juga berpengaruh langsung terhadap produktivitas ekonom ,
pendapatan rumah tangga, dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan hidup. Dalam situasi tertentu, tekanan terhadap sumber penghidupan
dapat mendorong masyarakat untuk mencari alternatif pekerjaan, termasuk
melalu migrasu ke luar daerah maupun ke luar negeri .

Oleh karena itu, persoalan
perubahan dan adaptas iklim perlu menjad salah satu pertimbangan dalam
perencanaan pembangunan daerah,
Persoalan lainnya belum optimalnya Integras kebijakan perlindungan pekerja
migran ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Tingginya jumlah masyarakat Indramayu yang bekerja ke luar neger belum
sepenuhnya diikut dengan s stem perlindungan yang mampu menjangkau
seluruh tahapan migrasi, mulau dari sebelum keberangkatan, selama bekerja,
hingga setelah kembal ke daerah asal. Salah satu tantangan dalam
penyelenggaraan perlindungan pekerja migran adalah memast kan ketersed aan
layanan yang mudah d akses oleh masyarakat. Pekerja migran dan keluarganya
sering kali membutuhkan informasi, konsultas , pendampingan, serta
penanganan pengaduan yang berkaitan dengan dokumen keberangkatan,
persoalan ketenagakerjaan, kekerasan, perem puan, pemulangan, hingga
pemenuhan hak-hak setelah kembal ke daerah asal. Berbaga persoalan tersebut
membutuhkan mekanisme pelayanan dan rujukan yang terkoordinasi antara
pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga pelayanan, organ sas
masyarakat sipill, dan aparat penegak hukum.

Migrant CARE Indramayu saat ini telah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)
Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) yang terdapat di 10 Desa dampingan
sebaga salah satu upaya memperkuat perli ndungan pekerja migran berbasis
desa. Pusat Pelayanan Terpadu Desbumi menjadi ruang layanan bagi pekerja
migran dan keluarganya untuk memperoleh informasi , konsultasi , pendampingan
awal, serta akses pengaduan terkait berbagai persoalan migrasi. Keberadaannya
juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengena migrasi
aman, mencegah praktik perekrutan unprosedural dan TPPO.
Meskipun berbagai inisiatif perlindungan pekerja migran telah berkembang di
tingkat desa, keberlanjutan upaya tersebut masi h membutuhkan dukungan
kebijakan, program, dan penganggaran pemeri ntah daerah. Kompleksitas
persoalan pekerja migran dan keluarganya meli batkan berbagai urusan
pemerintahan, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara sektoral.
D perlukan mekanisme perencanaan yang mampu mempertemukan kebutuhan
masyarakat dengan prioritas dan kewenangan perangkat daerah, sekaligus
memastikan adanya sinergi program dan dukungan anggaran.

Musrenbang Tematik Pekerja Migran Kabupaten Indramayu ini menjadi forum
strategis untuk mempertemukan pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa,
organisasi masyarakat sipil, komunitas Desbumi , serta purna pekerja migran dan
keluarganya. Forum ini diarahkan untuk meng identifikasi kebutuhan dan prioritas
perlindungan pekerja migran, memetakan kesenjangan program dan anggaran,
menyelaraskan peran antar perangkat daerah, serta merumuskan rekomendasi.
kebijakan dan usulan program lintas sektor. Has l Musrenbang di harapkan
menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen
perencanaan pembangunan daerah, sepert RKPD dan Renja Perangkat Daerah,
serta dokumen perencanaan desa, seperti RKP Desa, dengan memperhatikan
kewenangan, prioritas pembangunan, dan mekanisme penganggaran yang
berlaku.

Tujuan Kegiatan

  1. Mengidentifikasi dan memetakan permasalahan serta kebutuhan
    pekerja migran dan keluarganya
  2. Mengidentifikasi kesenjangan pelayanan, program, dan penganggaran
    pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan pekerja
    migran pada setiap tahapan migras , mula dari sebelum bekerja,selama bekerja, hingga setelah kembal ke daerah asal.Merumuskan
    usulan program dan rekomendasi kebijakan lintas sektor
  3. Merumuskan usulan program dan kegiatan prioritas yang dapat
    diakomodasi oleh perangkat daerah dan pemeri ntah desa sesuai
    dengan tugas, fungsi , kewenangan, serta mekanisme perencanaan dan
    penganggaran yang berlaku.

Dalam wawancaranya dengan awak media LAELY KHIYAROH Koordinator wilayah Migranta CARE Indramayu menjelaskan bahwa, ” Bahwa hasil musrembang ini kita laporkan ke musrembang nasional karena biasanya kita tiap tahun itu
melaksanakan musrembang nasional yang mana bertepatan dengan memperingati hari PMI Nasional. Sebetulnya kita melihat Kabupaten Indramayu kan sampai hari ini memang masih tertinggi untuk pengirim pekerja migran dan rata-rata perempuan.Oleh karena itu PMI mendapatkan perlindungan karena di perdana kita juga disebutkan seperti itu.
Selain dari pembangunan,
Pekerja migranya kita juga punya tanggung jawab untuk keluarga yang ditinggalkan,
seperti anak, kemudian pengasuh yang ditinggalkan di rumah,
seperti anak-anak kita ketika ditinggalkan orang tua.
Di sini kan fenomenanya ketika orang tua berangkat ke luar negeri salah satunya atau dua-duanya,
anak itu kan ditinggalkan bersama neneknya atau bibinya.
siapa namanya atau orang lain bahkan kita pernah menemukan apa namanya kejadian kasus sama orang lain
Akhirnya disitu ada perubahan pola asli dan perubahan sekeluarga,
Nah bagaimana pemerintah juga menanggapi hal ini karena selama ini memang setahu kami perlindungan yang baru.
ini capai, Hanya untuk kerja migranya saja, tapi untuk keluarganya mungkin ada tapi belum banyak dan belum tersentuh oleh pemerintah ,” Ujarnya.

DH/Thoha/red

Pos terkait