detikhukum.id, || BOGOR – Penggunaan dan realisasi Bantuan Keuangan (BANKEU) Tahun Anggaran 2026 di seluruh desa se-Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, mendapat perhatian dari Pengamat Hukum sekaligus Praktisi Hukum, Leonard Purba, S.E., S.H.
Leonard meminta Camat Cariu, Drs. Pardi, A.P., bersama jajaran pemerintah kecamatan, meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran Bantuan Keuangan (BANKEU) Tahun 2026.
Menurutnya, pengawasan yang ketat diperlukan agar anggaran pemerintah benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain Camat Cariu, Leonard juga meminta Inspektorat Kabupaten Bogor selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan, monitoring, evaluasi, serta audit apabila diperlukan terhadap penggunaan anggaran tersebut.
“Pengawasan juga perlu melibatkan aparat penegak hukum (APH) sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Leonard dalam pandangannya.
Pengawasan Tidak Cukup Hanya Administratif
Leonard menilai, pengelolaan anggaran bantuan keuangan pemerintah harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kepatuhan terhadap hukum.
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran BANKEU merupakan uang negara yang harus dipergunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya sebatas pemeriksaan dokumen administrasi maupun laporan pertanggungjawaban. Pemeriksaan juga harus dilakukan secara langsung terhadap kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
Ada sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pengawasan realisasi BANKEU, di antaranya:
- Kesesuaian realisasi anggaran dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Kesesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan.
- Kualitas material serta hasil pembangunan.
- Transparansi penggunaan anggaran kepada masyarakat.
- Kelengkapan dokumen dan bukti pertanggungjawaban.
- Pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan anggaran.
Jangan Sampai Uang Rakyat Tidak Tepat Sasaran
Leonard juga berharap Camat Cariu bersama seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Cariu dapat memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Inspektorat Kabupaten Bogor diharapkan tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga memastikan kesesuaian antara laporan realisasi anggaran dengan kondisi pekerjaan yang sebenarnya di lapangan.
Apabila ditemukan dugaan penyimpangan, Leonard meminta agar dilakukan pemeriksaan secara profesional dan objektif serta ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran negara harus benar-benar memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai bantuan keuangan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru tidak tepat sasaran. Transparansi dan pengawasan merupakan kewajiban bersama,” tegasnya.
Leonard menambahkan, masyarakat Kecamatan Cariu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran BANKEU Tahun 2026 direncanakan, dilaksanakan, hingga dipertanggungjawabkan.
Pengawasan yang terbuka, profesional, dan berkelanjutan dinilai menjadi bagian penting dalam mencegah potensi penyimpangan serta melindungi keuangan negara.
DH/Subhan beno/red
Sumber: Leonard Purba, S.E., S.H., Pengamat Hukum dan Praktisi






