detikhukum.id, – Purwakarta- Apakah saat ini Politik melibatkan profesi Jurnalistik secara khusus? Miris masih terlihat berseliweran oknum mengaku wartawan dengan gagahnya ada yang ikut kampanye, lebih ekstrem lagi dukung sana dukung sini, bahkan ada yang diketahui warga, oknum yang mengaku Wartawan dengan ID Card Pers menempel di pakaian yang dikenakannya, teriak hidup dan menyebut pasangan calon berikut nomor urut bahkan berselvi ria. Demikian disampaikan Cucu (65) warga Purwakarta, mantan wartawan, kepada media ini di area Purnawarman, Purwakarta, Sabtu (19/10/2024).
Menurutnya, oknum yang mengaku wartawan tadi, sudah biasa tersiar kabarnya, bahwa oknum wartawan itu berani sampaikan kepada pasangan dengan nomor urut lainnya yang berbeda dengan yang disuarakannya, diakui oknum itu, kalau hati dan pilihannya sama pasangan calon dan nomor urut yang bukan di dikatakannya dihadapan umum.
“Kalau sudah begini apakah oknum Wartawan tadi lupa atau tidak Ingat UU Pers berlaku? Begini-begini juga dulu saya pernah jadi Wartawan dan punya banyak Teman Wartawan. Kami suka bertukar pikiran dan ngobrol banyak perihal pentingnya kita harus selalu belajar, jadi kami banyak tahu perkembangan, kami paham Pres independen dan tidak berpihak. Maknanya bebas dari pengaruh pemerintah atau kepentingan perusahaan, lalu apa jadinya negara ini kalau ada oknum yang mengaku Wartawan tapi perilakunya seperti penjilat sana sini seperti tadi, sungguh miris kenyataan sekarang terjadi di Purwakarta,” kata mantan Wartawan tersebut sambil memberi tanda jempol ke bawah.
Mohon maaf saya tahu tidak semua demikian, tapi setidaknya saya sekarang sebagai warga biasa yang awam dan sebenarnya malas komunikasi dengan wartawan karena kondisi yang kalau bicara tidak semudah seperti dulu, paktor umur dan dan pisik kurang fit, tapi karena fakta yang terjadi dan terlihat selama ini profesi Wartawan yang saya hormati, tiba-tiba marak kabar tentang adanya oknum yang mengaku wartawan prilakunya seperti itu.
“Ini kan tidak elok di didengar dan sejarah dalam digital yang berkelanjutan akan dilihat generasi selanjutnya, memperlihatkan kalau ternyata fakta ada yang tidak sesuai aturan dan menciderai profesi yang seharusnya di junjung tinggi dan dijaga agar tugas mulianya berjalan dengan baik,” jelasnya.
Mudah-mudahan kedepan ada perbaikan, para wartawan bekerja dengan lebih tulus, adil dan bijaksana, memang tidak mudah bekerja dilapangan, tapi tolong jangan menjadi penjilat sana sini untuk sekedar mendapat materi atau pasilitas apapun, tugas mulia itu tolong di jaga, terus terang saya senang para wartawan bekerja, tapi belakangan banyak yang mengecewakan, itu kenapa suka malas untuk memberi kabar seputar lingkungan kita, karena takut dimanfaatkan oknum wartawan.
“Faktanya, ada oknum wartawan yang kedengarannya banyak berusaha hanya untuk income atau pemasukan untuk pribadinya, sementara pekerjaannya tidak diselesaikan, sepertinya gagah dengan mereka yang punya jabatan dan kekuasaan, sementara dengan warga yang sangat membutuhkan sekedar beras seolah tidak begitu peduli, fakta ini mah banyak warga cuma bisa gigit jari melihat yang mendapat bantuan beras, jadi tolong, tolong, tolong kenali kami agar kami warga miskin di dengar pihak terkait untuk mendapatkan haknya, intinya bantuan Pemerintah harus tepat sasaran,” harapnya.
Sekali lagi mohon maaf, kalau ada kata salah dalam bicara, terus terang kita itu tidak ingin ada masalah dengan siapapun termasuk keluarga dan tetangga, selama ini masih ada yang bingung kemana harus mengadu, kalau kepada pihak yang dekat kadang takut dampak tidak baiknya kepanjangan, contoh ketika kita sampaikan kepada tetangga seputar adanya warga mampu mendapat bantuan tapi yang tetangganya yang susah tidak mendapatkan, itu belum tentu mereka yang mampu itu sadar dan membantu mencari solusi, kata-kata dan sikapnya yang disampaikan kadang menyakitkan, melihat sesamanya sebelah mata, makanya pantas maraknya kejahatan karena sekedar isi perut yang kurang.
“Bagaimana tidak menyakitkan, orang kaya punya perusahaan lancar, punya tempat tinggal, punya kendaraan motor dan mobil tapi dapat bantuan beras, pantas ada orang yang pernah marah-marah dikantor pos, memang kenyataan warga mampu banyak yang antri juga mendapat bantuan beras, yang susah belum mendapatkan, ini kan sudah berlangsung lama, coba pikir mau sampai kapan begini kalau tidak ada yang benar-benar bekerja termasuk mereka yang mengaku wartawan, tolonglah sampaikan keinginan kami untuk mendapat keadilan,” ucapnya dengan berurai air mata.
Pengalaman percaya orang-orang tapi kenyataannya banyak yang mengecewakan, mungkin karena saya sudah tua dan lebih sensitif, tapi alhamdulillah diberikan rasa nikmat, nikmat makan, nikmat minum, nikmat menghirup udara dan nikmat masih bisa bertemu dengan yang berprofesi seperti saya dulu, mudah-mudahan bisa menyampaikan keadaan warga terutama lansia yang perlu perhatian dan bantuan untuk hidup sebagai mana mestinya.
Dikatakannya, seharusnya insan Pers sebagai sosial kontrol tidak memihak sesuai UU Pers Nomor 40 tahun 1999.
Memilih dan dipilih hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan, terlepas dari apapapun jabatannya.
Sebagaimana dimaksud Dalam UUD 1945, hak politik warga negara dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3).
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sesuai Pancasila, sila ke lima.
Diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, sedang proses rancangan peraturan daerah (Raperda) termasuk upaya kedepan agar masyarakat mendapatkan haknya dan program berjalan tepat sasaran.
Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPRD Entis Sutisna, beberapa hari lalu usai membahas Raperda dengan berbagai pihak terkait, di gedung DPRD kepada awak media Wakil Ketua DPRD tersebut mengatakan, kedepan kita akan bisa mengetahui warga dengan data presisi, ada drone yang bisa mengecek keberadaan rumah warga, berapa penghuni, pekerjaannya apa dan penghasilannya berapa, pekerjaan inti apa dan penghasilan tambahan dari mana saja, nah itu kita lagi usahakan,.
“Makanya para pihak terkait, termasuk para RT para RW mulailah bersiap-siap untuk menyampaikan hasil kinerjanya, siapa saja warganya, kondisinya bagaimana, apakah warga ada di lingkungannya atau sedang dimana, apakah bekerja atau sedang belajar dan lain sebagainya, nah ini harus akurat, kita upayakan mendapatkan data presisi, dimana akan tahu situasi dan kondisi warga yang sesungguhnya, jangan ada yang coba-coba bekerja asal-asalan, semua harus patuh dan bertanggungjawab untuk kebaikan dan kemajuan bersama lebih merata, itu yang terbaik bagi kita,”pungkasnya.
DH/Laela/red
