detikhukum.id, – Provinsi Gorontalo -Irfan Patila salah satu warga desa motoduto menyampaikan kekhawaitranya terkait bangunan posko yg tidak di manfaatkan. ” Kami ingin menyampaikan kekhawatiran kami tentang bangunan pos kehutanan yang milik Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang tidak dimanfaatkan oleh Dinas LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Provinsi Gorontalo.
Bangunan yang dibangun dengan menggunakan anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Gorontalo ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, namun sayangnya bangunan ini tidak difungsikan oleh dinas terkait.
Hal ini sangat merugikan negara, karena bangunan yang dibangun dengan menggunakan anggaran negara tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, bangunan yang berada di samping pos kehutanan ini pernah dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak usia dini.
Namun, sayangnya kegiatan ini telah dilarang oleh dinas terkait. Kami berharap bahwa Gubernur Gorontalo, Bapak Gusnar, dapat memperhatikan masalah ini dan mengambil tindakan yang tepat untuk memanfaatkan bangunan pos kehutanan ini.
Kami juga berharap bahwa anggaran yang telah dialokasikan untuk bangunan ini dapat dialihkan ke dinas lain yang dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan masyarakat Provinsi Gorontalo.
Dengan demikian, kami berharap bahwa masalah ini dapat segera diatasi dan bangunan pos kehutanan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Kami sangat kecewa dengan kejadian ini, karena hal ini merupakan contoh dari ketidakbertanggungjawaban dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran negara. Kami berharap bahwa pihak yang bertanggung jawab dapat segera mengambil tindakan untuk memperbaiki keadaan ini.
Kami juga berharap bahwa kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita dapat lebih bijak dan transparan dalam mengelola anggaran negara. Karena, seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila, kita harus selalu menjaga dan melindungi kepentingan negara dan masyarakat.
Kerugian negara yang timbul dari kejadian ini tidak hanya terbatas pada anggaran yang telah dialokasikan untuk bangunan pos kehutanan ini, namun juga mencakup kerugian yang lebih luas, seperti kerugian dalam bentuk kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan bangunan ini untuk kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, kami berharap bahwa pihak yang bertanggung jawab dapat segera mengambil tindakan untuk memperbaiki keadaan ini dan memanfaatkan bangunan pos kehutanan ini untuk kepentingan masyarakat.
DH/Yohanes Lamara/red
