detikhukum.id,- Dalam upaya memperkuat akurasi data pemilih berkelanjutan 2025-2026, Korem 133/Nani Wartabone, Gorontalo, mendukung penuh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam memverifikasi status prajurit aktif dan purnawirawan. Danrem 133/NW, Brigjen TNI Hardo Sihotang, menegaskan bahwa sinkronisasi data dengan TNI merupakan langkah preventif yang sangat efektif dalam memastikan integritas daftar pemilih.
Pertemuan antara Korem 133/NW dan Bawaslu Gorontalo Utara ini berlangsung pada Selasa, 2 Desember 2025, di Ruang Transit Makorem 133/NW, jalan Trans Sulawesi, Desa Tridharma, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo.
Kasrem 133/NW Kolonel Inf Parsaoran Sirait menyatakan bahwa Korem 133/NW siap memberikan data yang diperlukan secara transparan untuk memverifikasi status prajurit aktif dan purnawirawan. “Kami menyadari betul pentingnya data yang akurat dalam setiap tahapan pemilu, termasuk dalam program PDPB 2025-2026,” ujarnya.
Bawaslu Gorontalo Utara juga menjelaskan bahwa pemutakhiran data yang berkelanjutan ini merupakan tugas penting untuk menyajikan data pemilih yang mutakhir dan valid. “Dukungan dari Korem 133/NW sangat vital dalam memastikan data personel yang pensiun atau beralih status,” kata Ketua Bawaslu Gorontalo Utara Ronald Ismail.
Pertemuan ini menegaskan sinergitas yang kuat antara kedua lembaga dalam menjaga kondusifitas wilayah Gorontalo dan menjamin proses demokrasi di masa depan akan berlangsung dengan data yang akuntabel dan berintegritas.
Dalam konteks ini, Danrem 133/NW, Brigjen TNI Hardo Sihotang, menekankan pentingnya netralitas TNI dalam proses pemilu. “Netralitas TNI adalah kunci untuk menjaga integritas data pemilih dan memastikan proses demokrasi yang adil dan transparan,” ujarnya.
Bawaslu Gorontalo Utara juga menyampaikan bahwa verifikasi data prajurit aktif dan purnawirawan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa hanya warga negara yang berhak memilih yang terdaftar dalam daftar pemilih.
Korem 133/NW dan Bawaslu Gorontalo Utara sepakat untuk terus bekerja sama dalam memastikan akurasi data pemilih dan menjaga integritas proses demokrasi di Gorontalo.
Dengan demikian, diharapkan proses pemilu di Gorontalo dapat berlangsung dengan lancar, adil, dan transparan, serta menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.
DH/ Yohanes Lamara /red
