detikhukum,id,- INDRAMAYU.- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, ST, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Hotel Prima Jl. Di Panjaitan No.61, Karanganyar, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu,Sabtu, (07/02/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ono Surono yang juga merupakan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XII yang meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon, menegaskan pentingnya pengawasan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Ono Surono menyampaikan bahwa DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan ini bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan anggaran di tahun 2026 berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sehingga pembangunan di daerah benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” Ujar Ono Surono.
Kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi antara wakil rakyat dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyerap masukan, aspirasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Melalui kegiatan pengawasan ini, diharapkan sinergi antara DPRD Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ono Surono Berharap Dengan dilaksanakannya Kegiatan Ini Visi Jawa Barat bisa Terlaksana dengan baik yaitu Lembur di Urus, Kota di Tata, dan Jabar istimewa.
Yang Arti dan Penjabaranya dari Visi Lembur di urus yaitu Desa di urus, Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat Harus Aktif Sehingga Seluruh Desa di Jawabarat Bisa Berdaya Maksimal,Karena Persoalan apapun di pemerintahan berawal dari Desa karena Desa Merupakan Pemerintahan yang paling bawah.
,” Untuk itu Saya Berharap Nanti akan ada Pelatihan-Pelatihan yang dilaksanakan untuk Operator Desa diseluruh Desa di Jawabarat, Serta untuk Pembangunan Infrastruktur didesa Jalan-jalannya bisa terbangun dengan baik dengan kualitas yang Bagus yang bersumberkan dari Anggaran Provinsi Jawa Barat”, Ungkapnya.
