detikhukum.id, || Tangerang – DPC ARUN Kabupaten Tangerang dengan penuh semangat menggelar silaturahmi ke Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Kabupaten Tangerang, Jum’at pagi (13 Februari 2026).
Kegiatan ini bukan hanya sekedar pertemuan, melainkan juga momen berharga untuk bersinergi antara DPC ARUN Kabupaten Tangerang dengan BPKAD.Turut hadir kepala Bidang BPKAD yaitu Aep Nuryadi, Yudha selaku kabid data serta Agus Riski selaku Kasubid, dan DPC ARUN Kabupaten Tangerang beserta jajaran nya.
Kami hadir agar dapat menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah terkait untuk mengevaluasi apa saja kendala di masyarakat. Masih banyaknya penerima PKH yang tidak tepat sasaran karena data yang di pakai langsung dari pusat dan bukan dari data terbaru, maraknya penonaktifan BPJS PBI baik itu APBD maupun APBN, adanya PHK sepihak dari berbagai perusahaan, Masih banyak nya juga kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Dalam hal ini disampaikan bahwasanya kami akan berusaha berkolaborasi dengan ARUN Kabupaten Tangerang untuk mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem yang ada di Kabupaten Tangerang, Ungkap Aep Nuryadi selaku Kabid BPKAD.
BPKAD disini sesuai dengan tupoksinya sebagai pengelola keuangan yang mengalokasikan anggaran. Kami pun benar menemukan adanya permasalahan data, seperti ijasah sekolah yang dipake oleh oranglain karena adanya faktor ekonomi sehingga data tersebut menjadi sengketa.
Wardi selaku Kabid OKK DPC ARUN Kab Tangerang menambahkan, “bahwa penyampaian permasalahan warga yang di tuangkan melalui BPKAD ini, tentunya bisa di sampaikan ke jajaran OPD sesuai dengan tupoksi dan ranah nya masing-masing kedinasan, tambah nya.
Harapan kami semoga anggaran yang di keluarkan oleh BPKAD tepat sasaran dan tidak terbuang sia-sia. Acara silaturahmi tersebut merupakan awal kemitraan antara BPKAD Kabupaten Tangerang bersama DPC ARUN untuk mencapai harapan agar keduanya saling berkomunikasi dan berkolaborasi, konstruktif, terutama dalam memonev kemiskinan ekstrem yang berada di Kabupaten Tangerang sesuai dengan program Bupati.
DH/Rika/red
