detikhukum.id | Medan Kota || Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat pedagang dan konsumen daging babi menggurudug Kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, Kamis 26 Februari 2026 sekira Pukul 14.00 WIB.
Aksi massa ini digelar sebagai bentuk protes Surat Edaran (SE) Wali Kota Medan, Nomor : 500-7.1/1540 yang diduga memicu keresahan dan ketidakpuasan bagi kalangan pedagang dan konsumen daging babi.
Aksi massa ini merupakan wujud tuntutan masyarakat yang sebelumnya sudah menyatakan dan menyampaikan surat penolakan terhadap surat edaran. Mereka merasa tidak puas dengan kebijakan Walikota Medan tersebut. Aksi ini digelar karena surat penolakan tidak mendapatkan respon dari pemerintah kota medan.
Massa aksi ini terdiri dari berbagai kelompok seperti Horas Bangso Batak (HBB), GAMKI, Pemuda Batak Bersatu (PBB), masyarakat Adat Batak Toba, Karo, dan Nias. Mereka datang dengan membawa berbagai spanduk dan melakukan orasi menuntut kejelasan serta transparansi terkait surat edaran tersebut. Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Boydo Panjaitan, salah satu orator aksi menegaskan bahwa persoalan ini bukanlah issue agama, melainkan menyangkut kebutuhan ekonomi dan penghidupan masyarakat.
“Ibu kami sudah menangis, Ibu kami sudah memanggil, Ibu kami sudah marah. Bapak Wali Kota, ini menyangkut makanan kami, ini menyangkut anak-anak kami, dan ini menyangkut sekolah anak kami,” seru Boydo.
“Ini bukan soal agama. Ini soal makanan kami. Ini soal kesejahteraan kami. Keluar pak walikota. Keluar!! Keluar!! Tolong keluar pak walikota!”, tegasnya sembari teriak.
Menurut Boydo, surat edaran walikota tersebut berpotensi mematikan usaha para pedagang dan pemelihara babi yang selama ini menggantung hidupnya dari penjualan makanan berbahan dasar daging babi.
Ia menyebut, banyak keluarga yang terdampak terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. “Kalau bapak memiliki wibawa keluar, kalau tidak berani keluar pakai rok saja,” imbuhnya.
Massa aksi juga mendesak walikota medan untuk menemui langsung perwakilan demonstran untuk memberikan penjelasan dan juga solusi atas polemik yang terjadi. “Atau kami yang akan masuk,” teriak demonstran.
Para demonstran menuntut bahwa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Mereka menuntut agar suara mereka didengar serta hak-hak mereka dihormati.
Hingga berita ini dirilis, sejumlah pihak yang mewakili para demonstran masih berada didalam kantor walikota medan untuk melakukan negoisasi dengan pihak pemerintah kota medan.
DH/Raffa Christ Manalu/red
