detikhukum.id – Purwakarta || Ratusan massa dari Forum Ormas dan LSM Kabupaten Purwakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Senin 22/6/2026. Aksi ini digelar untuk menyampaikan pernyataan sikap dan menolak rencana penghapusan Program Universal Health Coverage yang dinilai mengancam akses kesehatan warga miskin.
Di depan kantor Pemkab, massa menyampaikan orasi bergantian. Koordinator aksi Asep Kurniawan alias Kang Fapet menegaskan UHC masih jadi tumpuan warga yang belum masuk DTKS maupun BPJS Mandiri. “Hapus UHC tanpa pengganti sama saja menutup pintu rumah sakit untuk rakyat kecil,” kata Kang Fapet dalam orasinya. Forum meminta Pemkab membatalkan kebijakan itu dan segera membuka ruang dialog publik.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan humanis Polres Purwakarta. Petugas mengatur lalu lintas dan berdialog langsung dengan korlap agar demonstrasi tidak mengganggu aktivitas warga. Tidak ada kekerasan atau benturan fisik selama orasi berlangsung.
Dalam pernyataan sikapnya, forum menyampaikan 6 tuntutan:
- Jaminan tertulis dari Bupati bahwa UHC tidak dihentikan/dikurangi kuota.
- Pimpinan daerah menempatkan keselamatan rakyat di atas kepentingan politik.
- Transparansi dan pengawalan ketat anggaran kesehatan bersama DPRD.
- Evaluasi sistem rujukan & pelayanan RS agar pemegang UHC tidak didiskriminasi.
- Benahi tatakelola keuangan agar “Purwakarta Istimewa” bukan sekadar jargon.
- Hentikan komunikasi satu arah demi kondusivitas daerah.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Saepul Bahri Binzein dan pejabat Pemkab lainnya belum memberikan tanggapan. Forum menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada solusi berpihak ke warga kurang mampu.
DH/Raffa Christ Manalu/red
