detikhukum.id, || Indramayu, —
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu Bersama DPC (Dewan Pimpinan Cabang) HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) menggelar Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi Komisi, Lembaga, dan MUI Kecamatan Berjalan Lancar dan Sukses, Kegiatan ini mengusung tema ”Melangitkan Niat, Membumikan Maslahat” ini berlangsung di Hotel IBJ (Istana Bangun Jagat) Jalan Balongan No.8 KM 4, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, pada Sabtu (22/98/2026).
Acara yang bekerja sama dengan DPC HKTI Kabupaten Indramayu ini dihadiri sekitar 200 peserta dari unsur pengurus MUI dan HKTI se-Kabupaten Indramayu.
Ketua DPC HKTI Kabupaten Indramayu, H. Gorry Sanuri, dalam pemaparannya menekankan pentingnya sinergi ulama dan petani untuk mewujudkan ketahanan pangan sekaligus ketahanan moral umat.
“Kita ingin meningkatkan ketahanan pangan dan moral keagamaan masyarakat agar hidup sejahtera dengan rezeki yang halal,” Ujar Haji Gorry Sanuri.
Dalam kesempatan itu, Haji Gorry menggagas konsep ”Indramayu Darussalam” sebagai percontohan menuju ”Indonesia Darussalam”.
Visi ini lahir untuk memperbaiki citra Indramayu yang selama ini sering dipandang negatif di luar daerah. Padahal, Indramayu merupakan salah satu lumbung pangan nasional sebagai penghasil padi, minyak, dan ikan terbesar.
“Indramayu ini penghasil beras, migas, dan perikanan. Seharusnya masyarakatnya paling sejahtera. Lewat visi Darussalam ini kita ingin mengembalikan marwah Indramayu,” jelasnya.
Ia juga mendorong MUI Kabupaten Indramayu untuk mengeluarkan fatwa terkait otonomi dan martabat daerah. Tujuannya agar kekayaan alam Indramayu benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Kita ingin mewujudkan kemerdekaan yang seutuhnya. Kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan fatwa ini, warga Indramayu bisa lebih dihargai di tingkat nasional,” tambahnya.
Haji Gorry juga meminta dukungan media massa untuk menyuarakan visi ”Indramayu Darussalam” secara luas. Ia menegaskan dukungannya murni untuk kepentingan pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi maupun figur politik tertentu.
“Kami butuh media untuk mengawal dan menyuarakan ini. Ini gerakan untuk Indramayu, bukan untuk siapa-siapa,” tegasnya.
Rapat kerja ini diharapkan menghasilkan program kerja konkret MUI dan HKTI dalam membumikan nilai-nilai keagamaan, memperkuat ekonomi umat, dan menjaga kemaslahatan masyarakat Indramayu.
DH/Thoha/red
