detikhukum.id, || BOGOR – Langkah Bupati Bogor, Rudy Susmanto, S.Si., yang turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menyusuri aliran Sungai Cileungsi pada 19 September 2026, mendapat perhatian dari kalangan praktisi hukum.
Pengamat Hukum sekaligus Praktisi Hukum, Leonard Purba, S.E., S.H., mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air di kawasan Sungai Cileungsi dan situ-situ di sekitarnya.
Menurut Leonard, persoalan pencemaran air merupakan masalah serius yang tidak boleh dianggap sepele. Selain berpotensi merusak ekosistem, pencemaran juga dapat menurunkan kualitas sumber daya air serta mengancam kesehatan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Ia menilai, kawasan Gunung Putri dan Cileungsi merupakan wilayah dengan aktivitas industri yang cukup tinggi. Aktivitas tersebut tentu harus diimbangi dengan pengelolaan limbah yang baik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
“Persoalan pencemaran air harus dikaji secara serius berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perusahaan yang menjalankan kegiatan industri wajib memastikan limbah yang dihasilkan telah melalui proses pengolahan dan memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dibuang ke badan air,” ujar Leonard.
Leonard menjelaskan, persoalan tersebut perlu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), sebagaimana telah mengalami perubahan melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
176 Perusahaan, 23 Diindikasikan Bermasalah
Dalam kegiatan sidak tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama unsur TNI-Polri, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Komunitas Peduli Sungai Cileungsi dan Cikeas (KP2C), pemerintah kecamatan dan desa, serta PDAM Kabupaten Bogor melakukan penyisiran menggunakan perahu karet.
Berdasarkan informasi hasil investigasi yang disampaikan dalam bahan pemberitaan, terdapat sekitar 176 perusahaan di kawasan industri sekitar Sungai Cileungsi. Dari jumlah tersebut, sekitar 23 perusahaan terindikasi belum memenuhi ketentuan pengelolaan air limbah.
Tim investigasi juga melakukan pengambilan sampel air dari sejumlah titik pembuangan serta mengumpulkan dokumentasi berupa foto dan video.
Namun, Leonard mengingatkan bahwa perusahaan yang terindikasi bermasalah tidak serta-merta dapat dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran sebelum melalui proses pemeriksaan, pengujian, dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.
“Temuan awal tersebut harus ditindaklanjuti secara profesional dan transparan. Apabila hasil pemeriksaan laboratorium membuktikan adanya pelanggaran, pemerintah harus mengambil tindakan tegas sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Pencemaran Harus Dihentikan, Bukan Mematikan Usaha
Leonard juga menyoroti pernyataan Bupati Bogor bahwa yang harus dihentikan adalah pencemarannya, bukan kegiatan produksinya.
Menurutnya, prinsip tersebut merupakan langkah yang tepat karena kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan.
Perusahaan tetap dapat menjalankan kegiatan produksi sepanjang memenuhi kewajiban lingkungan, termasuk memiliki dan mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai ketentuan serta memastikan air buangan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.
Sebaliknya, apabila ditemukan pembuangan limbah yang mencemari sungai, aktivitas pembuangan tersebut harus dihentikan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan maupun penegakan hukum.
Minta Pengawasan dan Penegakan Hukum Berkelanjutan
Lebih lanjut, Leonard berharap Pemerintah Kabupaten Bogor tidak berhenti pada kegiatan sidak semata. Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk pemantauan saluran pembuangan limbah, pengambilan sampel air oleh petugas yang berkompeten dan bersertifikat sesuai ketentuan, serta penindakan terhadap perusahaan yang terbukti melanggar.
Ia juga meminta agar koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terus diperkuat, khususnya apabila ditemukan perusahaan yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Selain itu, Leonard menyoroti informasi mengenai sejumlah saluran pembuangan yang sebelumnya telah disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi diduga masih melakukan pembuangan limbah. Menurutnya, temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti dan disampaikan secara resmi kepada instansi yang berwenang.
“Jangan sampai sidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Masyarakat membutuhkan bukti nyata berupa perbaikan kualitas air sungai, pengawasan yang konsisten, dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti mencemari lingkungan,” pungkas Leonard Purba.
Ia berharap langkah Bupati Bogor Rudy Susmanto menjadi momentum penting untuk memulihkan kualitas lingkungan Sungai Cileungsi sekaligus melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
*Penulis: Subhan Beno / Redaksi
Narasumber: Leonard Purba, S.E., S.H. – Pengamat Hukum/Praktisi Hukum
