detikhukum.id, || BOGOR KABUPATEN | Maraknya fenomena Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di wilayah Gunung Pongkor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Jawa Barat menimbulkan polemik dan konflik yang berkepanjangan di area penambangan emas yang lokasinya masuk ke PT. Antam TBK UBPE Pongkor.
Hal tersebut merambah ke area PT. Antam yang notabene merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akan tetapi pada kenyataannya banyak “pemain” atau yang biasa disebut “Gurandil” melakukan penambangan di area tersebut.
Pantauan tim investigasi Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia Korwil Kab Bogor menjelaskan indikasi pencurian tambang emas sudah terjadi berlangsung lama. Bahkan pengakuan dari berbagai narasumber yang ditemui mengatakan adanya para “pemain” besar yang bermain di area PT. Antam di Level 701.
Menurutnya kisaran 10 lobang tambang ilegal emas sudah ditutup dan di Police Line Polda Jawa Barat sejak bulan Juli 2026, namun masih saja ada yang buka hingga sekarang. Berdasarkan keterangan sumber, bos haji PDR masih kuat beroperasi dan berproduksi meski sudah di police line.
“Iya mas, dia dikenal pemain besar yang menambang di kawasan Level 701 milik PT. Antam. Bahkan ada indikasi kuat dia juga mengkoordinir para penambang yang akan masuk ke Level 701 PT. Antam melalui lobang tikus di wilayah blok Cikuya Pabangbon Desa Malasari dan tentu dengan nominal angka yang fantastis. “Beber sumber warga Kecamatan Nanggung, Bogor pada Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan ulasan narasumber, bos besar Haji PDR sendiri diduga berlindung kepada salah seorang oknum “Bintang” di Baju Coklat Provinsi Jawa Barat yang merupakan orang nomor 2 di tubuh institusi Polri Provinsi Jawa Barat.
Bahkan ketika tim FWJ Indonesia datang ke lokasi tambang emas ilegal yang dimaksud, telah ditemukan lobang milik bos besar Haji PDR masih beroperasi dan berproduksi meskipun diarea lobang tambang terbentang Police Line, sehingga patut dipertanyakan adanya interpensi oknum APH atas tindakan melanggar hukum.
Sementara, Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan menyebut prilaku para oknum APH maupun penyelengara tambang ilegal sudah tidak lagi melihat aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Miris melihatnya, mereka-mereka itu seakan berani memainkan hukum demi hasil jarahan bumi Negara tanpa prosedural yang berlaku. Padahal Presiden Prabowo sudah tegas untuk memberantas dan membabat habis para mafia cukong tambang emas ilegal dan para pembacking. “Jelas Opan dalam keterangan pers nya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Opan menilai persoalan itu bukan persoalan kecil, akan tetapi menjadi persoalan Nasional. Menurutnya maling Negara harus disikat habis, terlebih ada dugaan kuat yang beckingi dari seorang perwira tinggi di Polda Jabar.
“Pembackup sebaiknya sadar dan kembalikan hak Negara. Gunakan seragam penegak hukum untuk bekerja sesuai amanah konstitusi, dan jangan melakukan hal-hal yang dapat mengotori institusi. Terlebih saat ini Polri sedang di sorot dan publik menunggu ketegasan sikap Kapolri Jenderal Pol Suyudi. “Tegasnya.
Opan juga mengingatkan PT. Antam TBK UBPE Pongkor sebagai pemegang hak kuasa pertambangan di wilayah tersebut diharapkan dapat membersihkan dirinya dari para oknum pegawai yang “bermain” dengan Penambang Emas Tanpa Ijin yang masuk ke wilayah eksplorasi Level 701.
“Ingat, Negara harus hadir sesuai dengan UUD’45 bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola oleh Negara demi kepentingan rakyat dan bukan dinikmati oleh segelintir orang. “Ucap Opan.
Dalam konteks ini, Opan mendorong Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI) ini bisa dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).[]
Sumber: FWJI Korwil bogor
DH/Subhan beno/red
