detikhukum.id, || Kabupaten Bogor – Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Kehadiran regulasi baru ini menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, menciptakan hubungan industrial yang adil, serta memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun perusahaan.
Undang-undang tersebut menjadi landasan baru dalam penataan regulasi ketenagakerjaan nasional. Sejumlah ketentuan di dalamnya mengatur hak pekerja, kewajiban perusahaan, sistem pengupahan, cuti, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga jaminan sosial ketenagakerjaan.
Bagi kalangan pekerja, buruh, pengusaha, maupun bagian Human Resources (HR), terdapat delapan poin penting yang perlu dipahami dalam penerapan UU Nomor 27 Tahun 2026 tersebut.
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Pengaturan mengenai kontrak kerja atau PKWT mengalami penegasan. Masa kerja PKWT paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali, dengan masing-masing masa perpanjangan paling lama satu tahun.
Perusahaan juga diwajibkan memberikan pemberitahuan perpanjangan kontrak paling lambat tujuh hari sebelum masa perjanjian kerja berakhir.
2. Larangan Penahanan Dokumen Pribadi Pekerja
Perusahaan dilarang mensyaratkan atau menahan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja, dengan pengecualian terbatas sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Ketentuan ini menjadi bentuk perlindungan terhadap hak pribadi pekerja agar tidak dirugikan melalui praktik penahanan dokumen oleh pemberi kerja.
3. Hak Cuti dan Istirahat Pekerja
UU ini juga memberikan perhatian terhadap hak istirahat dan cuti pekerja.
Beberapa ketentuan yang disoroti antara lain:
- Cuti tahunan minimal 12 hari kerja.
- Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.
- Istirahat panjang selama 30 hari kalender setelah lima tahun bekerja atau kelipatannya.
Pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja.
4. Cuti Melahirkan dan Cuti Ayah
Perlindungan terhadap pekerja perempuan dan keluarga juga menjadi bagian penting dalam regulasi ini.
Ketentuan dalam materi sosialisasi mencakup:
- Cuti melahirkan dengan hak upah penuh dan kemungkinan perpanjangan sesuai ketentuan.
- Bulan keempat memperoleh upah penuh.
- Bulan kelima dan keenam memperoleh 75 persen upah.
- Cuti ayah selama dua hari dan dapat diberikan sampai tiga hari berikutnya.
- Cuti karena keguguran selama dua hari.
Pengaturan ini menjadi perhatian dalam upaya memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan ruang bagi keluarga dalam menjalani masa persalinan.
5. Pengupahan
Dalam aspek pengupahan, perusahaan diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah.
Struktur dan skala upah tersebut menjadi bagian dari Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
Selain itu, ketentuan upah minimum juga menjadi perhatian, termasuk bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Dengan adanya pengaturan ini, sistem pengupahan diharapkan lebih transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi pekerja.
6. PHK dan Uang Pesangon
Pengaturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga diperkuat.
Materi sosialisasi UU ini menegaskan larangan PHK karena alasan tertentu, seperti:
- Hamil.
- Menikah.
- Beribadah.
- Mengikuti kegiatan serikat pekerja.
- Melaporkan dugaan pelanggaran.
Selain itu, apabila terdapat hak uang pesangon yang belum diatur secara khusus dalam ketentuan tertentu, materi tersebut mencantumkan ketentuan minimal satu bulan upah.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Perusahaan diwajibkan mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Salah satu perlindungan yang menjadi perhatian adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja ketika kehilangan pekerjaan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Kewajiban ini menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan sosial dan ekonomi bagi tenaga kerja.
8. Alih Daya (Outsourcing)
Pengaturan mengenai alih daya atau outsourcing juga menjadi bagian dari ketentuan baru.
Perusahaan yang menerapkan sistem outsourcing wajib menyesuaikan kebijakan dan pelaksanaannya dengan ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026.
Materi sosialisasi turut menyoroti masa penyesuaian maksimal satu tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.
PERUSAHAAN DAN BAGIAN HR WAJIB MELAKUKAN PENYESUAIAN
Berlakunya regulasi baru ini membawa konsekuensi bagi perusahaan dan bagian HR untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang selama ini diterapkan.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian perusahaan meliputi penyusunan struktur dan skala upah secara transparan, pembaruan kebijakan PKWT, penyesuaian aturan cuti dan pengupahan, serta memastikan seluruh pekerja memperoleh hak jaminan sosial ketenagakerjaan.
Perusahaan juga perlu memastikan bahwa kebijakan internal tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
MEWUJUDKAN HUBUNGAN KERJA YANG ADIL
Secara umum, tujuan utama UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan adalah mewujudkan hubungan kerja yang adil, produktif, dan berkelanjutan.
Regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Dengan demikian, pemahaman terhadap aturan baru ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pekerja, pengusaha, maupun pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan ketenagakerjaan.
Masyarakat, khususnya para pekerja dan buruh, diharapkan dapat memahami hak serta kewajibannya agar tidak mengalami kerugian akibat ketidaktahuan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Sumber: UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan materi sosialisasi delapan poin penting.
DH/Subhan Beno/red
detikhukum.id
Saya telah mencocokkan nomor dan status undang-undang dengan sumber resmi:






