Paralegal LBH PRABHU Kabupaten Tangerang Tegas Menolak Rencana Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo

detikhukum.id, || Kabupaten Tangerang – Paralegal LBH PRABHU Kabupaten Tangerang menyatakan sikap tegas menolak rencana relokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, apabila rencana tersebut dilakukan tanpa kajian ilmiah yang komprehensif, transparan, serta melibatkan para ahli konservasi dan masyarakat.

“Jangan Pertaruhkan Masa Depan Badak Jawa Tanpa Kajian Ilmiah, Transparansi, dan Pertimbangan Keselamatan Satwa!”

Badak Jawa merupakan salah satu satwa paling langka dan dilindungi di dunia. Keberadaannya di Taman Nasional Ujung Kulon bukan sekadar kebanggaan masyarakat Banten, melainkan juga bagian penting dari kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang wajib dijaga bersama.

Kami memandang bahwa setiap kebijakan terkait pemindahan satwa langka harus mengutamakan keselamatan, keberlangsungan hidup, dan kesejahteraan satwa itu sendiri. Relokasi bukanlah keputusan sederhana yang dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan administratif atau kebijakan sepihak.

Paralegal LBH PRABHU Kabupaten Tangerang menyampaikan beberapa sikap dan tuntutan:

  1. Menolak relokasi yang dipaksakan* tanpa adanya kajian ilmiah dan analisis risiko yang dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Meminta pemerintah membuka seluruh hasil kajian terkait alasan, tujuan, serta urgensi rencana pemindahan Badak Jawa.
  3. Mendesak pelibatan ahli konservasi, peneliti, akademisi, organisasi lingkungan hidup, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
  4. Meminta pemerintah memprioritaskan perlindungan habitat asli Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.
  5. Memastikan setiap kebijakan konservasi tidak justru menimbulkan ancaman baru terhadap kelangsungan hidup spesies yang sangat langka tersebut.

Kami menegaskan bahwa upaya penyelamatan Badak Jawa harus dilakukan dengan pendekatan konservasi yang bertanggung jawab, bukan dengan keputusan yang berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Apabila memang terdapat alasan ilmiah yang kuat untuk mempertimbangkan habitat alternatif, pemerintah wajib menyampaikan kajian secara terbuka kepada publik, termasuk aspek kelayakan habitat, kesehatan satwa, risiko pemindahan, dan keberlanjutan populasi.

JANGAN SAMPAI ATAS NAMA PENYELAMATAN, JUSTRU MENIMBULKAN ANCAMAN BARU BAGI BADAK JAWA.

Paralegal LBH PRABHU Kabupaten Tangerang akan terus mendorong pengawasan kebijakan publik dan menyuarakan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

BADAK JAWA ADALAH KEKAYAAN BANGSA. UJUNG KULON HARUS TETAP MENJADI PRIORITAS PERLINDUNGANNYA!

PARALEGAL LBH PRABHU KABUPATEN TANGERANG

Peduli Lingkungan, Tegakkan Keadilan, Lindungi Kekayaan Alam Indonesia.

DH/Rika/red

.

Pos terkait