REALISASI BANKEU 2026 DESA LIGARMUKTI JADI SOROTAN, LEONARD PURBA MINTA CAMAT KLAPANUNGGAL DAN INSPEKTORAT TURUN TANGAN

detikhukum.id, || KABUPATEN BOGOR – Realisasi Bantuan Keuangan (BANKEU) Tahun Anggaran 2026 di Desa Ligarmukti, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, menjadi perhatian. Penggunaan anggaran tersebut dinilai perlu mendapat pengawasan secara menyeluruh guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan, ketentuan teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengamat Hukum sekaligus Praktisi Hukum, Leonard Purba, S.E., S.H., yang juga menjabat sebagai Dewan Penasihat AIPBR Kabupaten Bogor, meminta Camat Klapanunggal dan Inspektorat Kabupaten Bogor agar melakukan pengawasan secara serius terhadap realisasi anggaran BANKEU 2026 di Desa Ligarmukti.

Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, tetapi perlu disertai pengecekan langsung ke lapangan untuk mencocokkan antara besaran anggaran, perencanaan, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, dan hasil pembangunan yang telah direalisasikan.

Leonard mendorong Inspektorat Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dokumen administrasi maupun kondisi fisik kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran BANKEU 2026.

Adapun sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pemeriksaan tersebut meliputi:

  1. Kesesuaian nilai anggaran dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  2. Kesesuaian volume dan spesifikasi teknis pekerjaan.
  3. Kualitas material serta hasil pembangunan di lapangan.
  4. Transparansi penggunaan dan realisasi anggaran.
  5. Kelengkapan laporan pertanggungjawaban (SPJ).
  6. Kesesuaian antara dana yang telah dicairkan dengan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.

CAMAT DAN INSPEKTORAT DIMINTA TIDAK ABAIKAN PENGAWASAN

Leonard menilai masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan anggaran pembangunan desa, terlebih dana tersebut bersumber dari bantuan keuangan pemerintah daerah.

Karena itu, Camat Klapanunggal diharapkan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Bogor diharapkan dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh apabila terdapat laporan atau indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.

Pemeriksaan juga diharapkan tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen administrasi, tetapi turut mencocokkan realisasi pekerjaan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

PEMERINTAH DESA DIMINTA TERBUKA KEPADA PUBLIK

Di sisi lain, Pemerintah Desa Ligarmukti diharapkan dapat memberikan penjelasan secara transparan kepada masyarakat terkait besaran anggaran BANKEU 2026, rincian kegiatan, lokasi pembangunan, volume pekerjaan, nilai setiap kegiatan, serta progres realisasinya.

Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan sekaligus mengetahui manfaat anggaran pemerintah bagi kepentingan warga.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat hasil pemeriksaan resmi dari instansi berwenang yang menyatakan adanya penyimpangan dalam realisasi BANKEU 2026 Desa Ligarmukti. Oleh karena itu, dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Leonard Purba menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa agar program pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Bogor, Rudi Susmanto, S.Si., dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

DH/Subhan beno/red
Sumber: Pengamat Hukum/Praktisi Leonard Purba, S.E., S.H.

Pos terkait