detikhukum.id, || Purwakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk melindungi masyarakat dari berbagai praktik aktivitas keuangan ilegal, mulai dari pinjaman online (pinjol) ilegal, judi online, investasi bodong, hingga pinjaman pribadi (pinpri).
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, M.P., dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Jawa Barat Tahun 2026, yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang secara khusus membahas fenomena pinjaman pribadi (pinpri) di Jawa Barat.
Rapat koordinasi dipimpin Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, serta dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, H. Sumasna, S.T., M.U.M., Ketua Satgas PASTI sekaligus Deputi Komisioner OJK, Rizal Ramadhani, serta sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Satgas PASTI menyoroti masih maraknya berbagai modus aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Di antaranya pinjol ilegal, judi online, penawaran investasi tanpa izin, serta praktik pinpri yang beroperasi di luar mekanisme lembaga jasa keuangan resmi.
Fenomena pinpri menjadi salah satu pembahasan utama dalam FGD. Praktik pinjaman yang tidak melalui lembaga keuangan resmi tersebut berisiko menimbulkan persoalan, terutama jika disertai bunga tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, intimidasi, hingga pola penagihan yang merugikan peminjam.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi dan peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Selain itu, koordinasi dengan OJK dan aparat penegak hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi serta menangani berbagai modus aktivitas keuangan ilegal.
Kehadiran Sekda Purwakarta menjadi bagian dari upaya Pemkab Purwakarta dalam memperkuat perlindungan masyarakat agar tidak terjerat praktik pinjaman ilegal, judi online, maupun tawaran investasi yang tidak memiliki legalitas.
Selain peran pemerintah dan aparat terkait, partisipasi masyarakat juga dinilai penting. Masyarakat diimbau lebih cermat sebelum menerima tawaran pinjaman atau investasi, memastikan legalitas penyedia layanan keuangan, serta tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas.
Dengan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan aparat penegak hukum, upaya pencegahan dan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal diharapkan semakin optimal sehingga masyarakat dapat mengakses layanan keuangan secara aman dan sesuai ketentuan.
DH/Raffa Christ Manalu/red






